Jakarta, LiputanIslam.com — Sesuai perjanjian dengan pemerintah Indonesia, PT Freeport berkewajiban membayarkan deviden yang nilainya saat ini adalah sekitar Rp 1,5 triliun per-tahun. Namun sejak 2 tahun terakhir, perusahaan asal Amerika itu tidak membayarkan kewajiban tersebut, diduga sebagai “alat tawar-menawar” dengan pemerintah yang menuntut renegosiasi terutama dalam pembagian saham pemerintah yang sangat kecil proporsinya.
Akibat aksi pembangkangan tersebut membuat target penerimaan pemerintah terganggu dan para pejabat terkait pun “kelabakan”. Di antara para pejabat tersebut adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM R. Sukhyar. Ia menilai tindakan Freeport tersebut tidak dapat dibenarkan.
“Harus dibayarkan. Dia harus bayar. Kalau tidak dibayarkan, berarti tidak patuh kewajiban,” ujar Sukhyar di Jakarta, Rabu (26/3).
Tetapi, Sukhyar mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengambil langkah terkait hal tersebut. Menurut dia, hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian Keuangan untuk menagih Freeport. “Tanya ke Kemenkeu,” ungkap Sukhyar.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, dengan menunggak dividen selama dua tahun terakhir, Freeport telah melanggar kewajiban ke Indonesia. Karena itu harus ada langkah tegas agar Freeport memenuhi kewajiban itu.
“Memang haknya pemerintah untuk mendapatkan dividen,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Harya Adityawarman di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (25/3).
Harya mengatakan, pemerintah melihat semua aspek terkait berjalannya operasi perusahaan tambang termasuk Freeport. Perusahaan yang berafiliasi ke Amerika Serikat tersebut berkewajiban membagi dividen ke negara karena ada saham negara di dalam Freeport.
“Ketentuan-ketentuan seperti tertuang dalam Undang-undang harus terpenuhi,” ungkap dia.
Capaian deviden perusahaan-perusahaan BUMN sepanjang 2013 hanya sekitar Rp 142 triliun. Nilai ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 150 triliun. Turunnya harga komoditas ekspor dari sektor pertambangan dan perkebunan disebut-sebut sebagai penyebab tak tercapainya target setoran BUMN pada negara. Namun masalah lain juga berasal dari PT Freeport yang menunggak pembayaran deviden.
“Beberapa BUMN karena harga ekspor turun di sektor pertambangan, perkebunan. Kemudian Freeport deviden tidak menyetor,” ujar Wakil Menteri BUMN, Muhammad Yasin di Kantor PT Pelni, Jakarta, Senin (24/3).
Dia menyebut, seharusnya Freeport memberikan deviden sebesar Rp 1,5 triliun setiap tahun. Namun, sudah dua tahun terakhir perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini berhenti memberikan deviden. “Rata-rata Rp 1,5 Triliun. Tapi Dua tahun lalu sudah berhenti,” ucapnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan bakal meminta anak buahnya menagih kewajiban itu. Cuma dia mengaku belum mendapat informasi bila Freeport ternyata belum memenuhi kewajiban setoran dividen.
“Itu sudah kewajiban Freeport, kalau dividen kita tidak dibagikan wajib kita minta,” ujarnya selepas menghadiri acara Muslimat NU di Jakarta, Selasa (25/3) malam.
Untuk sementara, Hatta menduga belum disetorkannya dividen ini masalah administrasi. Soalnya tambang terbesar di Tanah Air itu produksinya relatif berjalan normal. “Kok saya tidak yakin untuk perusahaan sekelas Freeport disengaja, mungkin soal administratif,” cetusnya.
Tapi, buat memastikan apa penyebab Freeport belum membayar hak pemerintah Indonesia, dia menyebut itu tugas Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. “Sebetulnya itu sudah jadi kewajiban Kemenkeu,” tandasnya.
Menteri BUMN Dahlan Iskan juga geram dengan tingkah PT Freeport Indonesia yang sudah dua tahun terakhir tidak menyetor dividen. Aksi bandel perusahaan tambang emas yang berafiliasi ke Amerika Serikat tersebut membikin target dividen dari Kementeriannya tahun lalu tidak sesuai target.
Menurut Dahlan, tidak adanya setoran dari Freeport jelas mengurangi pendapatan negara. Dahlan berjanji akan segera akan menagih tunggakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu.
“Ya ditagih, harus ditagih. Dan ini betul mengurangi pendapatan negara,” ucap Dahlan kepada media di Jakarta.(ca/merdeka.com)