Otong Sulaeman
Perdamaian kembali terkoyak di Bumi Nusantara, justru di hari ketika ummat Islam sedang merayakan Idul Fitri; hari di mana secara kultural, ummat Islam saling bermaafan atas silap dan khilaf. Tempatnya di Tolikara, Papua, ketika sekelompok orang menyerang jamaah salat Idul Fitri. Atas nama agama, mereka juga membakar rumah-rumah warga Muslim. Isu menjadi semakin panas manakala aksi pembakaran itu mengenai sebuah bangunan mushalla.
Jika dilihat dari sudut pandang formil, kita bisa saja mengemukakan berbagai pertanyaan dengan nada keheranan seperti: mungkinkah di negara yang menganut asas Pancasila ini ada kelompok yang melarang kelompok lain beribadah? Bukankah konstitusi kita menjamin kebebasan orang memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka?
Tapi, mestinya kita tidak perlu heran. Di negara ini, terlalu banyak jargon dan hal-hal normatif lainnya yang sudah sering dilanggar. Faktanya, ini bukanlah kekerasan atas nama agama yang pertama kali terjadi. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat agama dengan jumlah mayoritas terhadap kelompok minoritas sudah terjadi entah ke berapa kalinya di negeri tercinta ini.
Kali ini, yang melakukan kekerasan adalah kelompok mayoritas Kristen terhadap minoritas Islam. Sebagaimana kita ketahui, Bumi Papua adalah kawasan di mana mayoritas penduduknya beragama Kristen. Tapi, ummat Islam juga tidak bisa menutup mata atas aksi kekerasan dan penindasan terhadap ummat Kristiani yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai orang Islam. Sedemikian seringnya aksi-aksi kekerasan inter-faith ini terjadi, seakan-akan hal ini menjadi fenomena berkala.
Bahkan, sering kali juga terjadi kekerasan itu dibungkus oleh isu internal (intra-faith). Kelompok Ahmadiyah yang merasa menjadi bagian dari ummat Islam berkali-kali menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok yang mengatasnamakan dirinya ummat Islam. Bahkan, kaum Syiah yang di hampir seluruh kawasan Islam dunia diakui sebagai bagian dari komunitas Islam, harus menjadi objek kekerasan serupa. Mereka harus menyatakan diri keluar dari agama Islam; menyatakan diri sebagai agama baru, jika tidak ingin diusik dan diusir.
Kita semua tahu bahwa aksi-aksi kekerasan, baik interfaith ataupun intrafaith, ini dilakukan oleh sekelompok kecil dari masing-masing komunitas. Kita percaya bahwa mayoritas ummat beragama di negeri ini adalah orang-orang yang sangat toleran; yang berkecenderungan untuk menyelesaikan setiap permasalahan konflik atau perbedaan agama dengan dialog dan kesantunan. Di sisi lain, kita juga tahu bahwa aksi-aksi kekerasan dan intoleransi itu merupakan pelanggaran atas sejumlah pasal hukum yang berlaku di negeri ini. Jika faktanya menunjukkan bahwa aksi kekerasan atas nama agama ini terus berulang dan berulang, ini jelas merupakan indikasi suatu potret penegakan hukum yang asal-asalan. Para pelaku kekerasan yang sebenarnya hanyalah segelintir oknum dari kelompok ummat beragama tidak pernah mendapatkan hukuman secara adil sebagaimana mestinya.
Pendekatan budaya atau model pendekatan lainnya tentu sah untuk dipergunakan. Akan tetapi, di atas segalanya, hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Jika hukum masih bisa dipermainkan dan hanyalah menjadi instrumen yang ditegakkan jika menguntungkan kelompok kita, percayalah, aksi-aksi yang mengiris hati ini akan terus terjadi. Besok-lusa, kita dan keluarga kitalah yang akan menjadi korbannya. Na’udzu billahi min dzalik. (editorial/liputanislam.com)