Otong Sulaeman
Kabinet baru telah terbentuk. Satu lagi fase politik telah dilalui. Kentara sekali bahwa sisi politik dari pembentukan kabinet ini jauh lebih menonjol dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya. Selain membicarakan soal langkah kongkret yang akan diambil jajaran kabinet Jokowi-JK, media juga sangat menonjolkan perbincangan mengenai sisi-sisi politis dari proses pembentukan kabinet ini.
Perbincangan mengenai waktu penetapan, soal para calon menteri yang mendapatkan penilaian negatif dari KPK, hingga jatah menteri untuk partai koalisi memenuhi ruang publik. Kini, perbincangan mulai didominasi oleh kritikan dan kecaman yang dialamatkan kepada sejumlah figur menteri terpilih karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi publik. Perlu segera ditambahkan bahwa perbincangan, kritikan, kecaman bernada politis ini tidak hanya datang dari kelompok rival politik Jokowi-JK (yang secara sederhana disebut sebagai kelompok pro-Prabowo), melainkan juga datang dari sejumlah kelompok yang sejak lama termasuk menjadi bagian dari relawan Jokowi-JK.
Jokowi yang awalnya dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai ‘orang-baik’, kini harus menghadapi kecaman, bahkan dari kalangan yang sama, yang tadinya sangat mengelu-elukannya. Jokowi ternyata mengambil langkah kompromistis. Ia mengakomodasi kepentingan politik kelompok tertentu sambil mengesampingkan kepentingan publik yang lebih luas.
Begitulah faktanya. Dari mulai proses pencalonan, kemenangan, hingga penyusunan kabinetnya, Jokowi-JK harus melalui fase-fase politik serta harus mengakomodasi kekuatan rente. Tanpa kendaraan politik dengan segala macam intriknya, mustahil Jokowi akan terpilih sebagai presiden. Tanpa berkompromi dengan kekuatan rente yang sangat perkasa mencengkeram bumi Indonesia, Jokowi pasti sudah di-‘busuk’-kan sejak awal.
Kita semua memang tidak hidup di ruang hampa. Begitu juga Jokowi. Format politik yang mengantarkannya sebagai presiden ternyata sangat menyanderanya hingga segala langkah apapun yang diambilnya pasti punya kekurangan dan berpotensi untuk dipersalahkan. Sebagai contoh, jika Jokowi tidak mengakomodasi kepentingan partai-partai politik pendukungnya (misalnya saja, ia tidak menempatkan para kader partai di kabinet), tentu dengan mudah ditebak bagaimana nasib pemerintahannya. Usianya pasti tak akan lama. Begitu juga jika ia tidak mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok pemburu rente.
Perlu segera ditambahkan bahwa secara teoretis, hal yang sama juga dipastikan akan dialami oleh sang rival (Prabowo), seandainya hasil pemilu menempatkannya sebagai pemenang. Bahkan, dari kacamata politik, situasinya mungkin saja lebih ‘buruk’ karena Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta sejak awal secara ‘jujur’ dan terus terang tidak mengharamkan transaksi politik. Akomodasi, kompromi, dan toleransi pastilah akan lebih lentur dan terbuka. Akibatnya, kecaman yang dilancarkan oleh publik pastilah akan lebih bertubi-tubi.
Perjuangan bangsa ini untuk mempercepat proses pembangunan demi meraih cita-cita kemerdekaan sepertinya memang masih sangat berat. Tapi kita tak pernah tahu pasti soal masa depan negeri ini. Siapa tahu akan ada momen-momen tertentu yang nantinya bisa mendorong terjadinya perubahan fundamental. Wallahu a’lam. (editorial/liputanislam.com)