Problematika di Era Presiden Mansur Hadi
Tahun 2011 Presiden Abdullah Saleh digantikan oleh Abd Rabbuh Mansur Hadi menyusul peristiwa kebangkitan rakyat Yaman yang menjatuhkan banyak korban tewas dan luka di pihak massa pengunjuk rassa anti pemerintah. Di era Mansur Hadi Yaman berubah menjadi ajang persaingan pengaruh para pemain dalam dan luar negeri, khususnya para Islamis.
Pasca Abdullah Saleh, banyak kelompok lawan pemerintah termasuk al-Houthi dan Gerakan Selatan kian tersisih dari arena kekuasaan. Bersamaan dengan ini, cabang al-Qaeda di Yaman (Cabang al-Qaeda di Semenanjung Arab/AQAP) juga menjadi ancaman keamanan bagi seluruh kawasan Yaman.
Pihak-pihak lawan pemerintah menilai pembagian kekuasaan tidak adil. Menurut mereka, kekuasaan bahkan jatuh ke tangan para politisi dan partai politik yang justru menjadi biang banyak persoalan dalam negeri. Pergesekan kepentingan antar elit politik menyulitkan tegaknya stabilitas di Yaman, sementara pemerintahan Mansur Hadi juga gagal menunjukkan perhatian serius kepada persoalan ekonomi dan kemiskinan. Campurtangan Arab Saudi dalam skala masif dalam berbagai bentuk juga masih terlihat meskipun Abdullah Saleh sudah tersingkir dan gagal dipertahankan oleh Riyadh.
Seperti halnya rakyat Mesir dan Libya, rakyat Yaman juga menghendaki reformasi dan pemerintahan baru ketika menggelar aksi yang akhirnya berhasil menyingkirkan Abdullah Saleh. Sayangnya, reformasi ternyata dirasakan rakyat hanya sebatas label dan retorika, sementara sisa-sisa rezim lama masih bertahan dan mengendalikan roda kekuasaan. Rakyat juga kecewa menyaksikan pemerintahan transisi masih mudah didekte oleh kekuatan-kekuatan besar dunia dan regional. Harapan rakyat supaya faktor sektarianisme diberantas dari tubuh angkatan bersenjata dan struktur pemerintahan juga tak kunjung menjadi kenyataan, sementara rapor pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan kebebasan menyampaikan pendapat juga merah.
Semua ini kemudian diperparah oleh tetap menggeloranya semangat separatisme di selatan sehingga tragedi perang saudara tahun 1994 membayang lagi. Presiden baru Yaman sendiri adalah tokoh kelahiran Yaman selatan, tapi tidak memiliki basis politik di selatan karena dalam perang 1994 dia justru ikut terlibat penumpasan pemberontakan di sana.
Sejak selatan dan utara bersatu menjadi negara kesatuan Yaman, potensi separatisme masih membayangi negara ini akibat faktor sentimen kesukuan yang masih belum terpadamkan. Kelompok-kelompok di selatan kian optimis pada gerakan separatismenya pasca tersingkirnya Abdullah Saleh, apalagi pemerintah pusat tidak memberikan konsesi apapun untuk wilayah selatan.
Parahnya, ketika Islamisme ditengarai akan menjadi kekuatan besar yang dapat mempengaruhi struktur politik Yaman, kekuatan-kekuatan asing melirik kubu selatan yang beraliran kiri dan sudah tidak lagi memiliki sandaran di luar negeri. Barat dapat memanfaatkan mereka untuk melawan kelompok-kelompok kanan.
Sikap Arab Saudi Terhadap Kemajuan Kelompok al-Houthi
Pemerintah Riyadh sudah lama bekerja keras untuk menebarkan pengaruhnya di Yaman. Hal ini mereka lakukan terutama karena perbatasannya dengan Yaman cukup panjang serta terjadi kekhawatiran terhadap kemungkinan berkuasanya kelompok al-Houthi dan merebaknya pengaruh revolusi Islam Iran di tengah masyarakat Yaman, terutama di kalangan Syiah. Pemerintah Yaman dan Arab Saudi berulang kali menuduh Iran menyokong kelompok al-Houthi, namun tuduhan itu tak pernah didukung bukti-bukti akurat.
Pihak kerajaan Arab Saudi merasa terancam oleh instabilitas Yaman sehingga melakukan tiga langkah antisipasi; pertama, mengontrol wilayah perbatasan secara ketat; kedua, memberikan bantuan dana kepada pemerintah Sanaa untuk mencegah ambruknya perekonomian Yaman; ketiga, menanamkan pengaruh melalui semua pihak yang aktif bermain di dalam negeri Yaman seperti kaum Salafi, kelompok-kelompok suku dan kalangan militer.
Sebagian besar masyarakat Yaman sendiri menganggap Arab Saudi sebagai biang banyak persoalan dalam negeri mereka, apalagi dalam perang saudara tahun 1994 Arab Saudi terlihat cenderung dan bahkan mengupayakan disintegrasi Yaman.
Arab Saudi semakin intensif meneropong perkembangan situasi di Yaman sejak terjadi pergerakan kaum Syiah di provinsi Saadah dan bersatunya suku-suku Syiah di provinsi ini dan provinsi Amran. Di mata Riyadh, kaum Syiah Saadah adalah kendala besar dan serius bagi pergerakan Wahabisme di Yaman. Sejak terjadi perang kelompok al-Houthi pada tahun 2004, pihak istana Saudi baru menyadari besarnya pengaruh kaum Syiah dalam perkembangan situasi dalam negeri Yaman dan wilayah perbatasan negara ini dengan Saudi.
Militer Saudi terlibat dalam perang keenam pasukan pemerintah Yaman terhadap al-Houthi karena Riyadh sangat mencemaskan kemungkinan menularnya krisis dalam negeri Yaman ke wilayah Saudi, sebab dua provinsi di bagian timur Saudi, Sharqiya, dan selatan, Jizan, penduduknya bermazhab Syiah dan berbatasan dengan Yaman. Untuk mengendalikan situasi Yaman agar tidak merembet ke dua wilayah Saudi itu, Riyadh memilih menjalin hubungan erat dengan para pemimpin kubu oposisi Partai Islah (Reformasi), walaupun partai ini terafiliasi dengan kelompok Ikhawanul Muslimin yang tak akur dengan Saudi. Karena itu, Riyadh sekarang jelas sangat terpukul ketika aksi unjuk rasa akbar yang digerakkan oleh al-Houthi ternyata berujung pengunduran diri Mohammad Salim Basindwa dari kursi perdana menteri Yaman. Cakrawala masa depan pengaruh Saudi kini menjadi suram akibat kejadian besar tersebut.
Dari ulasan di atas dapat digaris bawahi setidaknya tujuh catatan sebagai berikut;
Pertama, dinamika pergerakan politik dan resistensi kelompok al-Houthi serta keterjauhan mereka dari radikalisme tidaklah keluar dari rel perjuangan penegakan prinsip kerakyatan di tengah masyarakat Yaman. Pergerakan mereka jauh berbeda dengan radikalisme kelompok-kelompok seperti AQAP. Karena itu, tak heran apabila Amerika Serikat (AS) sekalipun kesulitan mencari alasan untuk mencatat kelompok al-Houthi dalam daftar kelompok teroris.
Kedua, pengunduran diri Basindwa menandai proses kebangkrutan pengaruh Saudi di Yaman. Hanya saja, perkembangan itu beresiko memperparah instabilitas karena Saudi akan berusaha resisten dengan mengerahkan semua alat penekannya seperti angkatan bersenjata, elemen-elemen suku dan kelompok-kelompok Salafi Yaman untuk mengendalikan menguatnya pengaruh al-Houthi di gelanggang politik.
Ketiga, menguatnya pengaruh dan peran al-Houthi di pentas politik memperbesar kemungkinan terealisasinya mimpi buruk Riyadh, yaitu terinspirasinya kaum Syiah di Jizan dan Sharqiya oleh gerakan al-Houthi.
Keempat, strategi pergerakan al-Houthi yang steril dari radikalisme dalam memperjuangkan demokrasi dan kerakyatan serta ketajaman sorotan mereka terhadap kelompok-kelompok radikal seperti AQAP dapat mengundang perhatian kekuatan-kekuatan Barat, terutama AS, apalagi di tengah fenomena menguatnya pengaruh kaum Syiah secara umum dan membesarnya peranan mereka dalam upaya pengendalian situasi keamanan di Timteng.
Kelima, strategi dukungan Arab kepada kelompok-kelompok radikal dan identik dengan terorisme kandas bukan hanya di Suriah dan Irak, melainkan juga di Yaman.
Keenam, krisis ekonomi dan wabah kemiskinan akan memburuk di Yaman akibat terhentinya bantuan Arab Saudi. Pada gilirannya, kondisi ini dapat memicu lagi reaksi-reaksi protes berskala besar.
Ketujuh, meskipun menghadapi resiko seperti yang disebutkan pada poin keenam, namun kekacauan dan kekerasan dapat diantisipasi dan dikendalikan dengan kesadaran dan kekompakan semua komponen masyarakat untuk mengatasi kesulitan melalui upaya-upaya kolektif, penegakan demokrasi dan pencapaian segala sesuatu yang menjadi cita-cita revolusi Yaman. (mm)