Oleh: Muhammad Anis, Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebetulnya subsidi BBM itu apa sih? Apakah negara mengeluarkan uang tambahan? Tentu tidak. Subsidi di sini adalah kesenjangan antara harga pasar di Indonesia dengan harga yang ditentukan NYMEX (New York Merchantile Exchange). Jadi, sebetulnya dengan harga pasar saja pemerintah telah memperoleh laba besar. Tetapi, dengan menaikkan harga BBM—yang diperhalus dengan istilah “pengurangan subsidi BBM”—pemerintah ingin memperoleh laba yang lebih besar. Apalagi, kalau nantinya disamakan persis dengan harga NYMEX. Ini yang sebenarnya disebut subsidi. Kenapa mesti memakai harga NYMEX, supaya perusahaan asing di sektor hilir (SPBU) memperoleh untung besar, sehingga akan menarik lebih banyak lagi investor asing di sektor ini.
Hal ini ditegaskan oleh mantan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, bahwa tujuan dinaikkannya harga BBM antara lain untuk merangsang masuknya investasi asing ke sektor hilir industri migas di Indonesia. Ia mengatakan, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.” (Kompas, 14 Mei 2003)
Jelas sekali, karena sejak semula memang diniatkan untuk mengundang masuknya investor asing, maka tidak aneh bila hampir semua aspek perumusan keputusan pemerintah dalam melakukan liberalisasi industri migas dan kenaikan harga BBM sarat oleh campur tangan pihak asing. Khususnya Amerika, yang—melalui USAID, ADB (Bank Pembangunan Asia), Bank Dunia, dan perusahaan Price Waterhouse Coopers—telah turut terlibat dalam penyusunan UU Migas, Kelistrikan, dan BUMN di Indonesia.
Itu semua merupakan bagian dari liberalisasi ekonomi, yang menjadi program IMF. Dengan demikian, perusahaan minyak asing di Indonesia telah menguasai sektor hulu sampai hilir migas. Pemerintah mesti membeli minyak yang terkandung di perut bumi negerinya sendiri kepada pengelola asing. Oleh karena itu, wajar bila Kurtubi (pakar perminyakan) mengatakan bahwa pengelolaan migas di Indonesia adalah yang terburuk di kawasan Asia dan Oceania. Perlu diketahui pula bahwa negara kita memiliki 176 tambang minyak. Dari sebanyak itu, ternyata hanya 35 tambang minyak yang dikelola Pertamina, sedangkan 141 tambang minyak lainnya dikuasai pihak asing. Ini tidak terlepas pula dari suap yang diterima mantan Dirut Pertamina dari beberapa perusahaan migas asing.
Sebenarnya pemerintah menaikkan harga BBM itu boleh-boleh saja, asalkan tujuannya benar-benar untuk menyejahterakan rakyat. Namun kenyataannya, yang menikmati kenaikan BBM di negeri ini adalah perusahaan asing, birokrat, politisi, dan mafia minyak (yang telah merugikan negara hingga miliaran dolar pertahun). Sedangkan yang diperoleh rakyat adalah kemiskinan yang semakin meraja, sekolah banyak yang ambruk, jembatan banyak yang roboh, jalan banyak yang rusak, harga-harga melambung tinggi yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang semakin rendah, dan sebagainya.
Dengan kata lain, kenaikan BBM di Indonesia tidak terarah. Jelas saja, karena sekali lagi, hanya untuk memenuhi proyek neoliberalisme IMF. Oleh sebab itu, beberapa pendukung ekonomi kerakyatan mengatakan bahwa kenaikan BBM bukan solusi yang tepat. Mestinya bisa diatasi dengan cara lain, seperti alih bahan bakar alternatif yang lebih murah, negosiasi ulang atau bahkan nasionalisasi perusahaan migas asing (seperti di Bolivia dan Venezuela), pengurangan impor, penggalakan budidaya, peningkatan ekspor, dan sebagainya. Tetapi, tampaknya pemerintah Indonesia belum berani berkata tegas kepada IMF.
Lebih parah lagi, pemerintah menggunakan isu bombastis bahwa APBN bisa jebol kalau BBM tidak dinaikkan. Padahal, selama ini jebolnya justru karena korupsi dan pemborosan seperti renovasi mewah gedung DPR, jalan-jalan keluar negeri, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah berdalih pula bahwa 70% “subsidi” BBM dinikmati oleh pengguna mobil. Padahal, kenyataannya pengguna motor jauh lebih banyak daripada pengguna mobil. Mobil pun tidak semuanya mobil pribadi, ada angkutan umum, angkutan produk para petani, angkutan produk perusahaan, dan sebagainya.
Kini pemerintah melakukan modus baru, dengan memberikan dua opsi: harga BBM naik atau mengantre panjang di SPBU (akibat pengurangan pasokan BBM). Sebuah kebijakan yang sangat tidak bijak. Rakyat sama saja dipaksa untuk memilih kenaikan harga BBM, sementara alternatif lain masih terbuka lebar. Ini peringatan bagi Jokowi, jangan sampai termakan oleh pusaran kebijakan yang tidak populis dan mengulang kekeliruan pemerintah sebelumnya, hanya berdasarkan data rekayasa dari para pengusung ekonomi neoliberal.
———————
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke redaksi@liputan islam.com