Jakarta, LiputanIslam.com — Berkaitan dengan sengketa Pilpres, Prabowo-Hatta, pasangan capres-cawapres nomor urut satu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, membacakan permohonan di hadapan sembilan hakim MK.
“Perkenankan pula kami mohon maaf jika kali ini berbeda sebagai perbaikan dari permohonan yang kami sampaikan pada 26 Juli 2014 lalu. Perbedaan itu terutama berkenaan dengan fakta. Meski demikian pokok permohonan tetap sama. Dengan kerendahan hati dapat kami bacakan semua, sehingga tak akan lagi timbul semua ilusi dan rangkaian cerita fiktif berdasarkan bukti yang diperoleh,” ujar Maqdir, Rabu, 06 Agustus 2014 seperti dilansir Detikcom.
Berikut merupakan permohonan Prabowo-Hatta:
1. Menyatakan batal dan tak sah atas keputusan KPU no 535/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tangal 22 Juli 2014 jo Keputusan KPU no 536/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan Capres dan Presiden terpilih tanggal 22 Juli 2014 no 14 menyatakan adalah sebagai berikut:
1) Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 H. Prabowo Subianto dan Ir. H. Hatta Rajasa dengan perolehan 67.139.153 suara,
2) Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Jusuf Kalla dengan perolehan 66.435.124 suara,
sehingga total pemilih sah sebanyak 133.574.277 suara.
2. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan keputusan MK ini.
“Jika Majelis berpendapat lain, maka Prabowo-Hatta memohon hal sebagai berikut yakni menyatakan batal dan tak sah atas keputusan KPU no 535/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tangal 22 Juli 2014 jo Keputusan KPU no 536/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan Capres dan Presiden terpilih tanggal 22 Juli 2014 nomor 14 memerintahan termohon untuk pemungutan suara ulang,” imbuh Maqdir.
Lantas, bagaimana tanggapan MK?
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai, pokok permohonan dalam berkas perkara yang disampaikan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sidang belum konkret.
Hakim Ahmad Fadlil Sumadi menilai, pokok permohonan Prabowo-Hatta tidak disusun secara silogisme karena hanya mempunyai premis mayor dan kesimpulan, tetapi tidak mempunyai premis minor. “Premis minornya itu harusnya, kasus konkretnya apa yang dihadapi. Itu tidak ada,” kata Fadlil, seperti dilansir Kompas, 6 Agustus 2014.
Hal serupa disampaikan Hakim Muhammad Alim. Menurutnya, agar lebih bisa diterima, Prabowo-Hatta perlu lebih memerinci pokok permohonannya. Hal itu perlu dibuat karena pokok permohonan saat ini dianggap belum konkret.
“Permintaan Saudara perlu argumen yang konkret. Saya beri contoh, misalnya Saudara menggunakan kalimat ada indikasi money politics. Tentu kalau bicara indikasi, tidak konkret. Itu perlu jadi catatan,” ujarnya.
Selain itu, Alim juga menyoroti penggunaan kata “pengkondisian” yang digunakan untuk menuding Komisi Pemilihan Umum memanipulasi suara. “Jangan pakai kata yang maknanya bersayap. Pakai yang makna tunggal saja,” ujarnya.
Hakim Konstitusi Wahidudin Adams mempertanyakan pelanggaran rekapitulasi yang tidak dijabarkan secara detail dan konkret. Terakhir, Hakim Patrialis Akbar juga meminta gambaran yang lebih rinci mengenai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang disampaikan Prabowo-Hatta. (ba)