Jakarta, LiputanIslam.com – Antusiasme masyarakat yang tinggi untuk turut mengawal pemerintahan Jokowi-JK mendatang, terlihat dari 85 ribu orang yang telah mengusulkan nama menteri. Mereka memilih nama-nama yang dianggap layak dalam “Kabinet Alternatif Usulan Rakyat Joko Widodo-Jusuf Kalla” lewat Facebook. Menurut akun Facebook Jokowi Center, hasil polling kabinet usulan rakyat itu akan diumumkan pada pertengahan Agustus mendatang.
Polling tersebut dibuka sejak pekan lalu. Dalam polling itu, masyarakat bisa memilih siapa saja tokoh yang dianggap cocok mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi-Kalla. Jokowi menilai wajar bahwa ia meminta masukan masyarakat ihwal kandidat pengisi kabinetnya kelak. “Ini hanya masukan saja, wajar kan,” katanya di Balai Kota pekan lalu, seperti dilansir Tempo.
Polling tersebut menyertakan 34 pos kementerian. Dalam tiap pos, ada tiga nama menteri yang menjadi pilihan. Para pengguna situs Facebook yang ingin menyumbang usul bisa memilih salah satu nama atau menyertakan nama lain yang menjadi pilihan mereka. Nama-nama yang masuk daftar pilihan beragam, dari kalangan profesional hingga tokoh partai.
Sebagai contoh, di pos Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, terdapat tiga opsi, yakni Jenderal TNI Budiman, Jenderal TNI Dr Moeldoko, dan Jenderal TNI Purnawirawan Sutiyoso. Di pos Menteri Koordinator Perekonomian terdapat tiga alternatif, yaitu Chairul Tanjung, Prof Dr (HC) Dahlan Iskan, dan Gita Wirjawan. Di pos Menteri Keuangan, nama yang menjadi alternatif yaitu Hendrawan Supratikno, Raden Pardede, dan Agus Martowardojo.
Perlukah Perampingan Kabinet?
Sementara itu, pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mendukung wacana perampingan kabinet yang digagas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Refly, pos kementerian saat ini terlalu gemuk lantaran memaksimalkan alokasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara.
Padahal, kata Refly, tak semua pos kementerian memiliki fungsi yang memuaskan, seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Fungsi itu sesungguhnya bisa ditangani oleh kementerian lain, seperti Kementerian Sosial dan kementerian lain di bidang perekonomian.
Refly menilai efektivitas kabinet tak semata diukur dari sisi jumlah. Yang utama, menteri itu mampu menjalankan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pemberantasan korupsi. “Menteri harus punya nyali memberantas korupsi,” katanya. (ba)