Oleh: Ayudia az-Zahra
Tidak ada teman dan musuh yang abadi dalam perpolitikan, setidaknya itulah yang tercermin dari arah angin yang bertiup dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tanpa ada hujan dan angin, tiba-tiba saja Tifatul Sembiring, sang Menkoinfo, mengumukan kedekatannya dengan capres nomor urut dua, Joko Widodo.
Tifatul mengungkapkan, kedekatannya dengan Jokowi bermula ketika ketika PDIP dan PKS bergabung untuk mengusung Jokowi sebagai Walikota Solo.
“Pak Jokowi menang di Solo itu PDIP dan PKS murni loh, kami yang kampanye waktu itu. Dua kali menang. Waktu saya jadi menteri beliau masih walikota. Kita bukan orang lain, coba baca tweet saya, ada gak yang nyerang beliau,” jelasnya, seperti dilansir Vivanews.
Tifatul juga mengambil sikap yang berbeda dengan Tim Hukum koalisi Prabowo-Hatta. Kemarin kubu Prabowo-Hatta meminta KPU tidak melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Musababnya, capres-cawapres yang diusung oleh koalisi Merah Putih ini mencium adanya kecurangan secara masif, dan bila KPK “membandel”, maka mereka siap untuk mempidanakan KPU.
Namun Tifatul justru menyatakan bahwa KPU wajib mengumumkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden sesuai waktu yang ditentukan, yakni Selasa (22/7/2014). Apabila nantinya ada yang merasa menemukan masalah terkait proses pilpres, dia menyarankan untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi.
“Saya berpendapat memang tenggat waktu ini KPU berkewajiban mengumumkan siapa pun pemenangnya, dan kalau ada masalah-masalah yang terkait proses pilpres ya kita ajukan ke MK saja,” kata Tifatul seperti dilansir Detikcom.
Selain itu, Tifattul juga menerangkan bahwa partainya siap untuk bergabung ke dengan siapapun, termasuk bergabung dengan Partai PDI Perjuangan.
Sebelumnya, pada tulisan ini, saya pernah menyatakan bahwa peluang koalisi antara PKS dan PDIP, selalu ada kendatipun sangat-sangat terjal. Jelas, kedua partai ini mengusung ideologi yang berbeda, apalagi PKS sangat getol menyerang PDIP dalam masa kampanye Pileg dan Pilpres.
Serangan yang dilancarkan kader PKS kepada Jokowi juga sangat masif. Didukung dengan berbagai situs-situs PKS dan militansi kadernya yang tak kenal menyerah – untuk menjatuhkan Jokowi – rasanya sulit dipercaya jika partai ini akan merapat kepada kubu Jokowi-JK. Bukankan orang-orang PKS sangat membenci Jokowi, yang disebutnya boneka, antek Cina, antek Kristen, antek Barat, ante Komunis, dan berbagai label “antek” lainnya?
Lihat saja Fahri Hamzah, salah satu petinggi PKS. Berbagai kicauan dan pernyataan-pernyataan provokatifnya tanpa lelah dia tujukan kepada Jokowi, termasuk dengan menyebut gagasan Hari Santri yang ditandatangani Jokowi sebagai sesuatu yang “sinting” sehingga mengundang kemarahan dari komunitas kaum sarungan di tanah air, khususnya di Jawa Timur.
Meski demikian, kedua partai ini memiliki sejarah pernah menjadi sekutu di beberapa ajang pergulatan politik di daerah- daerah. Salah satunya, pada pemilihan gubernur Bali pada tahun 2013. PDIP dan PKS kompak mengusung Puspayoga-Sukrawan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bali, hanya saja, mereka kalah beberapa ratus suara dari lawannya.
Juga, seperti informasi dari Tifatul Sembiring, bahwa PKS dan PDIP pernah berkolaborasi mengusung pasangan Jokowi- Rudy sebagai calon walikota dan wakil walikota Solo pada tahun 2014, dan mereka menang.
Jadi, seandainya besok, 22 Juli 2014, pasangan Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang Pilpres, apakah kedua partai ini akan bersatu sebagaimana di Bali dan di Solo?
_________
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke [email protected]