Jakarta, LiputanIslam.com — Walau belum diketahui siapa presiden ketujuh Republik Indonesia, Asosiasi Pengembang Realestate Indonesia (REI) berharap kabinet yang dibentuk nanti tetap peduli rakyat. REI menyatakan, pemimpin nantinya tetap mengutamakan sektor perumahan rakyat dan mempertahankan keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Mengapa?
“Karena masih banyak pekerjaan rumah dalam upaya menyediakan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Nantinya, Menpera harus berasal dari kalangan profesional, baik itu dari partai politik atau non partai yang memahami industari perumahan nasional untuk mempercepat realisasi peningkatan sektor perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy, Jakarta, Senin, 14 Juli 2014 seperti dilansir Kompas.
Sosok Menpera ke depan, sebaiknya juga punya gagasan mengenai konsep perumahan rakyat. Menpera harus memahami regulasi dan bisa memberikan jalan keluar terhadap hambatan pada pengembangan sektor perumahan saat ini, terutama dikaitkan dengan angka backlog hunian yang mencapai 15 juta unit.
Pada kesempatan tersebut Eddy berharap, Presiden menempatkan Kemenpera di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian. Hal tersebut karena selama ini industri properti nasional memberikan multiplier effect cukup tinggi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Lembaga Penelitian Ekonomi Universitas Indonesia (LPEUI), ada sebanyak 175 industri dan jasa yang terkait pertumbuhan industri properti nasional.
“Selama ini pemerintah juga mengukur laju pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan sektor properti, apalagi konten bahan baku lokal dalam pengembangan industri properti sebagian besar menggunakan material dalam negeri,” ujar Eddy.
Sementara itu, menurut Priyadi, Wakil Ketua Bidang Pembiayaan Perbankan DPP REI, salah satu “pekerjaan rumah” besar dari Menpera mendatang adalah harga rumah yang dibebaskan PPN-nya tidak sama antara harga yang dipatok Kemenpera dan Kementerian Keuangan. Menurut dia, “PR” itu harus segera diselesaikan antara Menpera dan Menteri Keuangan yang baru.
Sebelumnya saat berkampanye, baik Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK berjanji akan melaksanakan program-program khusus sektor perumahan. Salah satunya adalah penyediaan hunian, baik rumah atau rumah susun (rusun).
Prabowo-Hatta, menjanjikan akan menyediakan hunian kepada 15 juta penduduk. Salah satu caranya dengan membangun 2.000 tower rumah susun dengan 500 unit kamar per tower bagi masyarakat miskin dan ekonomi menengah.
Sedangkan Jokowi-JK, berjanji akan membangun rumah vertikal dengan jumlah yang jauh lebih besar. Pasangan nomor urut 2 ini berjanji akan membangun rusun sebanyak 5.000 tower dalam lima tahun. (ba)