Jakarta, LiputanIslam.com — Kemenangan telak pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres di Malaysia tidak diterima begitu saja oleh kubu Jokowi-JK. Mengapa?
Berdasarkan laporan Kompas.com, hingga Sabtu 12 Juli 2014, dari 53.013 suara yang masuk, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 43.770 suara (83 persen) dan Jokowi-JK 8.525 suara (16 persen). Ada 718 suara tidak sah.
Prabowo-hatta memperoleh hingga 39.671 suara (90 persen) dari perhitungan surat suara dari pos. Sementara Jokowi-JK hanya memperoleh 3709 suara (8 persen). Ada 625 suara tidak sah.
Pasangan Jokowi-JK unggul dalam pemungutan suara TPS. Jokowi-JK memperoleh 4.816 suara dan Prabowo-Hatta 4.099 suara.
Hasto Kristianto, politisi PDI-Perjuangan mengatakan kekalahan capres-cawapres yang diusungnya Malaysia perlu dicek ulang, menyusul temuan kubu Jokowi terkait beberapa kejanggalan, misalnya proses pengiriman surat suara melalui pos yang dinilai sarat akan kecurangan.
Menurut Hasto, pengiriman surat suara melalui pos harus ada validasi terkait apakah benar surat suara tersebut berasal dari pemilih. Selain itu, keberadaan saksi dari masing-masing perwakilan capres juga dipertanyakan.
“Ini fenomena yang paling aneh sehingga kami terus membuka pengaduan bagi pihak yang merasa dugaan semacam manipulasi,” kata Hasto saat dihubungi Republika Online, Minggu, 13 Juli 2014.
Saat ini Tim Sukses Jokowi beserta relawan sedang melakukan pengumpulan bukti dan informasi yang terkait dengan kejanggalan jumlah perolehan suara di Malaysia. “Informasi soal akuntabilitas pengiriman pos dan beberapa keanehan lainnya,” ujarnya.
Hasto tidak menyetujui jika kemenangan Prabowo-Hatta di Malaysia dikaitkan dengan tindakan Prabowo beberapa waktu lalu membantu TKI Malaysia yang akan dihukum mati. “Saya kira semua tahu itu semua bagian dari kampanye politik, kami tidak percaya jika alasannya karena itu” ucapnya.
Sedangkan politisi PDI Perjuangan lainnya, Rieke Dyah Pitaloka dalam wawancaranya di Metrotv mengungkapkan, terkait kejanggalan Pilpres Malaysia, pihaknya mencurigai adanya unsur manipulasi dari kertas surat suara.
“Kalau pemungutan suara itu kan biasanya ada sisa dari surat suara yang tidak terpakai karena tidak semua pemilih ikut nyoblos, bisa ngga KPU menunjukkan dimana-mana saja sisa surat suara itu tersimpan?” Ujarnya. (ba)