Jakarta, LiputanIslam.com–Calon Presiden Prabowo Subianto mengkritik sejumlah lembaga survey yang memenangkan Jokowi, dengan menyebut mereka tidak obyektif dan bagian dari desain besar untuk memanipulasi persepsi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancaranya dengan BBC, channel berita asal Inggris, Jumat (11/7). Wartawan yang mewawancarai Prabowo adalah Babita Sharma dan wawancara berlangsung dalam bahasa Inggris.
Antara lain Prabowo ditanyai tentang hasil pilpres. Prabowo menjawab, “Semua hasil real count yang sudah masuk menunjukkan saya unggul. Saya yakin saya mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia.”
Ketika ditanya oleh Sharma, bukankah berbagai hasil penghitungan cepat menunjukkan Jokowi unggul sekitar 52% dan Prabowo mendapat sekitar 47%, Prabowo menjawab: “Mereka sebenarnya adalah bagian dari pendukung kampanye Joko Widodo, jadi mereka sangat tidak objektif, dan menurut saya mereka adalah bagian dari desain besar untuk memanipulasi persepsi.”
Prabowo menambahkan, “Mari kita andalkan lembaga yang sah di Indonesia; ada Komisi Pemilihan Umum, ada proses penghitungan, penghitungan riil yang sedang masuk, kita punya saksi-saksi di TPS, dan kita punya sertifikat pemilihan dari para saksi yang semuanya dilengkapi dengan tandatangan yang diperlukan. Jadi, mari kita ikuti proses penghitungan dan verifikasi dan biarlah KPU yang memutuskan.”
Prabowo juga menyebutkan bahwa ada 16 lembaga survei yang menyatakan bahwa dia unggul.
Hal ini berbeda dengan pernyataan Manajer Riset Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, Dirga Ardiansa, yang menyebut hanya 12 lembaga survey yang menyelenggarakan quick count. Dari 12 lembaga survey itu, hanya ada dua lembaga survey yang tidak rangkap menjadi lembaga konsultan politik.
“Dari 12 lembaga survey yang menyelenggarakan quick count, hanya ada dua lembaga yang tidak merangkap menjadi konsultan politik, yaitu RRI dan Kompas,” ujar Dirga dalam konferensi pers di Kampus FISIP UI Depok, Jumat (11/7) sore, seperti dikutip Republika.
Sedangkan 10 lembaga survei lainnya, ujar Dirga, juga merangkap sebagai konsultan politik capres-cawapres tertentu, bahkan ada yang menjadi tim sukses. Terkait kode etik, hingga saat ini belum ada peraturannya. “Jadi, tidak bisa disalahkan jika ada lembaga survey yang merangkap sebagai konsultan politik,” ungkap Dirga.(dw)