Jakarta, LiputanIslam.com – Khawatir terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses penghitungan suara pasca Pilpres, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan keras. Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, pihaknya akan menindak tegas jika terbukti KPU dan Bawaslu tidak fair.
“Ini persoalan bangsa secara luas, saya kira KPU dan Bawaslu enggak akan main-main dalam melakukan tugasnya. Jangan main-main terkait dengan persoalan bangsa karena KPK tidak tidur,” ujarnya di Jakarta, Kamis 10 Juli 2014 seperti dilansir Kompas.
KPK juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya informasi kongkalikong terkait Pilpres 2014. Johan mengatakan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Johan, hal ini juga terkait nasib jutaan rakyat Indonesia.
“Kalau masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi ada dugaan terjadi kongkalikong peserta pilpres dengan KPU, itu bisa jadi domain KPK,” terang Johan.
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPU, KPU daerah, dan Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga proses penghitungan suara. Busyro pun berharap tidak ada praktik suap dalam Pilpres 2014.
“Jika tahan godaan upaya suap oleh kekuatan perompak demokrasi, hasilnya akan menentukan kualitas demokrasi dan martabat presiden terpilih,” kata Busyro, melalui pesan singkat.
Menurut Busyro, praktik suap dalam pesta demokrasi tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan akan mengalami delegitimasi. Busyro meminta semua lapisan masyarakat mengawasi proses Pilpres 2014.
Harapan agar KPU dan Bawaslu tidak “main-main”, merupakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Sebut saja, Hendrik Riyanto, seprang Kompasianer, ia meminta agar kedua lembaga tersebut tidak mencederai proses demokrasi.
“Bukan hanya KPK , melainkan rakyatpun pasti akan bergerak mengikuti suara hatinya untuk menuntut serta menegakkan keadilan dan kebenaran jika terjadi kecurangan. Rakyat sudah susah payah memberikan hak konstitusinya—tidak akan rela jika dimanipulasi sedemikian rupa,” tulisnya.
Menurut Hendrik, kepentingan bangsa harus diutamakan diatas kepentingan apapun.
“Semoga pihak penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu jangan pernah berpikir secuilpun mencoba memancing air keruh serta mengambil kesempatan dari hiruk pikuk pesta demokrasi Indonesia. Kepentingan bangsa dan negara jauh lebih utama dari apapun,” tutupnya. (ba)