Jakarta, Liputan Islam.com – Isu “kleptokrasi” menjadi bola panas dalam debat kelima capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Sabtu malam (5/7/2014). Dalam debat bertema “Pangan, Energi, dan Lingkungan” yang dipandu oleh Rektor Undip Sudharto P Hadi itu, cawapres Jusuf Kalla (JK) meminta Prabowo mengklarifikasi isu yang diangkat oleh capres nomor urut 1 itu pada saat berkampanye di Bandung, Jabar, beberapa waktu lalu.
Saat itu Prabowo mengatakan ada pihak yang ingin mengubah demokrasi menjadi kleptokrasi atau kekuasaan para maling.
“Karena tidak ada maling, mafia daging, mafia minyak, mafia beras, mafia gula, mafia haji di tempat kami, pidato bapak itu ditujukan kepada siapa?” cecar JK.
Prabowo lantas menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengatakan maling-maling itu ada di kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Bisa dari partai saya, bisa. Saya tidak bisa katakan dari partai saya tidak ada maling,” ujar Prabowo sembari melanjutkan bahwa maling tersebut bisa juga dari kubu Jokowi-JK.
Dia lantas mengatakan bahwa istilah itu dia angkat sekedar untuk mengingatkan masyarakat supaya waspada dan melindungi demokrasi dari penyimpangan-penyimpangan semisal politik uang.
Pada momen itu Hatta ikut menjelaskan bahwa pemberantasan mafia harus diserahkan kepada penegak hukum agar demokrasi dapat dijalankan dengan penegakan hukum.
Dia meminta agar semua pihak tidak menuduh tanpa data. Menurut Hatta, siapapun mafia itu bisa dicari oleh aparat penegak hukum.
JK rupanya belum puas dengan penjelasan itu. Dia mencoba mencecar Prabowo dengan pertanyaan siapa yang dimaksud Prabowo sebagai maling kalau bukan poros lawannya, karena dalam Pilpres kali ini hanya ada dua poros.
JK mengatakan, “Semua sudah di KPK, (koruptor) daging ada di KPK, (mafia) haji di KPK, (kasus) Al Quran pun sudah ada di KPK. Tidak ada di sini (poros Jokowi-JK).”
Pertanyaan JK itu tak pelak menjadi sindiran tajam bagi Prabowo-Hatta, karena semua kasus korupsi yang disebut JK itu menjerat orang-orang yang berasal dari parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Hatta. Mereka adalah Luthfi Hasan Ishaaq ketika menjabat Presiden PKS dalam kasus impor daging sapi, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ketika menjabat menteri agama dalam dugaan kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa haji, dan politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dalam kasus pengadaan Al-Quran. (mm)