Jakarta, LiputanIslam.com — Bergabungnya Partai Demokrat (PD) ke kubu Garuda Merah disinyalir tidak gratis. Hal itu disampaikan oleh Timses Jokowi-JK Akbar Faizal. Menurutnya, PD sengaja merapat ke Prabowo- Hatta untuk menenggelamkan kasus bailout Bank Century.
“Kalau Demokrat mengalihkan dukungan ke sana, itu tidak jauh dari kasus Century. Tim sukses SBY-Boediono pada tahun 2009 adalah Hatta Rajasa. Dalam kasus Century, sangat terang dan kental kebijakan bailout 6,7 triliun untuk biaya Pilpres. Itu sudah bertahun-tahun berkembang di masyarakat,” ujar Akbar di Jakarta, Selasa 1 Juli 2014 seperti dilansir Tribunnewscom.
Lanjut Akbar, apabila Prabowo-Hatta berkuasa maka kasus Century yang telah menjadi utang politik dan hukum terbesar dalam pemerintahan SBY-Boediono itu tidak akan terbongkar sama sekali.
“Bahwa kasus yg bertahun-tahun mengharu-biru hampir-hampir tidak pernah terbongkar. Ada pihak yang mencoba meminta perlindungan politik,” tegasnya.
Sedangkan pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menilai bergabungnya PD ke pasangan capres-cawapres nomor urut satu kian menguatkan gambaran bahwa Prabowo-Hatta didukung partai-partai sarat masalah, terutama kasus korupsi.
“Selain menambah beban sandera kasus korupsinya, secara elektabilitas juga negatif. Sebab saat ini PD sedang mendapatkan hukuman dari pemilih karena banyaknya kasus korupsi yang menimpa elite-nya,” kata Boni.
Dipaparkannya, publik mencatat bahwa PD pada 2009 gembar-gembor dengan iklan “Katakan Tidak Pada Korupsi”. Hanya saja, elite PD yang jadi bintang iklan antikorupsi itu justru dijerat KPK.
Misalnya Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng ataupun Angelina Sondakh. Karenanya Boni yakin langkah PD ke Prabowo-Hatta justru menambah beban.
Sebab, duet Prabowo-Hatta sebelumnya didukung oleh partai-partai yang elitenya terseret korupsi. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang menjadi tersangka kasus penyelenggaraan haji, eks Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq yang terseret kasus suap kuota impor daging sapi, kasus suap Pilkada Jawa Timur yang menyeret petinggi Golkar, atau kasus Hambalang dan Century yang menyeret elite PD.
Meski demikian, Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bergabungnya partai Gerindra dengan koalisi merah putih benar-benar dengan hati yang tulus.
“Sejauh pengetahuan saya, tidak ada pembicaraan antara Ketua Dewan Pembina Gerindra dan Ketua Umum Partai Demokrat tentang posisi tawar menawar menteri dan seterusnya,” ungkapnya. (ba)