Teheran, LiputanIslam.com – Kementerian Dalam Negeri Iran menyatakan negara ini tidak akan mengubah aturan hijab meski mendapat tekanan dari negara-negara musuhnya di Barat.
Dalam sebuah pernyataan pada Kamis malam (30/3), kementerian itu menyebut jilbab sebagai kebutuhan Islam yang “tidak perlu dipertanyakan” dan menekankan bahwa upaya untuk melestarikan dan menerapkannya di masyarakat akan terus berlanjut.
“Tidak ada penarikan yang telah dan akan dilakukan dari prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai tradisional. Hijab, sebagai kebutuhan agama yang tidak perlu dipertanyakan lagi, akan selalu menjadi salah satu prinsip praktis Republik Islam Iran,” bunyi pernyataan itu
Kementerian itu menyebutkan bahwa isu hijab telah menjadi salah satu front “perang kognitif” musuh terhadap bangsa Iran, namun plot gagalnya dan tak dapat “mengeringkan keinginan” kaum perempuan Iran untuk mempertahankan identitas mereka sebagai Muslimat.
Kementerian itu menjelaskan, “Proyek agen mata-mata yang direncanakan” dan dipimpin dari luar negeri dalam upaya terbaru mereka berusaha “menyembunyikan tujuan jahat mereka di bawah slogan demagogis ‘kebebasan hidup wanita’, namun kewaspadaan rakyat Iran, terutama wanita dan anak perempuan, telah membuktikan bahwa musuh menderita salah perhitungan ihwal kedalaman keyakinan rakyat kepada agama mereka.”
Kementerian Dalam Negeri Iran menyinggung gelombang kerusuhan yang didukung Barat di pelbagai penjuru Iran pada September 2022 pasca kematian seorang wanita Kurdi Iran Mahsa Amini (22 tahun) di sebuah rumah sakit di Teheran, tiga hari setelah dia pingsan di sebuah kantor polisi di Iran.
“Dalam kerusuhan tahun lalu, musuh mencoba menggunakan hijab untuk mempolarisasi masyarakat, menciptakan perpecahan sosial yang mendalam, dan memisahkan rakyat dari pemerintah,” ungkap kementerian itu. (mm/presstv)
Baca juga: