NewYork , LiputanIslam.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak rezim Zionis Israel agar “menghentikan sementara” usulan perubahan legislatif yang saat ini sedang dipertimbangkan di parlemen, yang menurut para kritikus akan melemahkan perlindungan hak asasi manusia(HAM) dengan merusak peradilan.
Parlemen Israel Knesset Senin lalu (20/2) memilih mendorong perombakan sistem peradilan negara yang diperebutkan oleh pemerintah nasionalis-agama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan perombakan ini memicu gelombang protes masif.
Perubahan yang diusulkan disetujui dalam pembacaan pertama. Menguasai 64 dari 120 kursi Knesset, Netanyahu tampaknya akan memenangkan ratifikasi pada akhirnya untuk dua revisi dalam agenda; satu meningkatkan pengaruh pemerintah dalam memilih hakim, dan yang lainnya membatasi kemampuan Mahkamah Agung menjatuhkan undang-undang.
Pada hari Selasa, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk mengaku khawatir perubahan yang diusulkan akan menimbulkan risiko serius terhadap eketivitas peradilan untuk pembelaan supremasi hukum, HAM dan independensi peradilan.
“Jika disahkan, perubahan ini berisiko melemahkan perlindungan HAM untuk semua, terutama komunitas dan kelompok yang paling rentan yang kurang mampu membela hak mereka melalui perwakilan di cabang eksekutif dan legislatif pemerintah,” ujar Turk.
Kelompok rentan antara lain warga Palestina Israel, pencari suaka, dan LGBTI+.
Undang-undang tersebut akan memberi bobot lebih kepada pemerintah dalam komite yang memilih hakim, dan akan menolak hak pengadilan untuk memutuskan tindakan yang mereka anggap bertentangan dengan kuasi-konstitusi Israel.
Di menambahkan bahwa perubahan yang diusulkan itu “akan secara drastis merusak kemampuan peradilan untuk membela hak-hak individu dan menegakkan supremasi hukum sebagai pengawasan kelembagaan yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif.”
Turk lantas menyerukan “penghentian sementara perubahan legislatif yang diusulkan dan membuka perdebatan dan refleksi yang lebih luas”.
Sebelum pemungutan suara hari Senin, pengunjuk rasa memposting video online tentang diri mereka sendiri yang berusaha mencegah anggota parlemen dari koalisi Netanyahu pergi ke Knesset. Polisi mengatakan delapan orang ditangkap karena perilaku tidak tertib dan lalu lintas dialihkan setelah demonstran memblokir beberapa jalan.
Oposisi di parlemen berjanji untuk “memperjuangkan jiwa bangsa” sementara puluhan ribu orang Israel berkumpul di jalan-jalan di luar, menyuarakan keberatan mereka.
Penentang pemerintah mengatakan proposal itu akan mendorong Israel menuju sistem seperti itu di Hungaria dan Polandia, di mana pemimpin memegang kendali atas semua pengungkit kekuasaan utama. (mm/aljazeera)
Baca juga: