TelAviv, LiputanIslam.com – Puluhan ribu orang Israel berunjuk rasa di tiga kota untuk memprotes rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menerapkan perubahan pada sistem hukum negara dan melemahkan Mahkamah Agung.
Aksi protes yang berlangsung di kota-kota Tel Aviv, Yerusalem dan Haifa pada hari Sabtu (14/1), itu menghadirkan tantangan awal bagi Netanyahu dan menteri keamanan nasional ultranasionalisnya, Itamar Ben-Gvir, yang telah memerintahkan polisi untuk mengambil tindakan keras jika pengunjuk rasa memblokir jalan atau mengibarkan bendera Palestina.
Dikutip media Israel, polisi mengatakan kerumunan di Alun-alun Habima Tel Aviv membengkak menjadi setidaknya 80.000 orang, meski cuaca hujan dan dingin.
Para pengunjuk rasa, yang banyak di antaranya mengenakan payung, memegang bendera Israel dan papan-papan bertuliskan “Pemerintah Kriminal”, “Akhir dari Demokrasi”, dan slogan-slogan lain.
Rekaman video yang beredar media sosial memperlihatkan beberapa bendera Palestina dikibarkan, berlawanan dengan seruan Ben-Gvir.
“Mereka mencoba menghancurkan check and balances demokrasi Israel. Ini tidak akan berhasil. Dan kami akan berjuang sampai menit terakhir untuk menyelamatkan demokrasi Israel,” kata Asaf Steinberg, seorang pengunjuk rasa dari Herzliya di pinggiran Tel Aviv.
Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi, telah menjadikan perubahan yang diusulkan pada sistem hukum negara itu sebagai inti dari agendanya.
Baru menjabat selama lebih dari dua minggu, pemerintah sayap kanannya telah meluncurkan proposal untuk melemahkan Mahkamah Agung dengan memberikan parlemen kekuatan untuk membatalkan keputusan pengadilan dengan suara mayoritas sederhana. Dia juga bermaksud memberi parlemen kendali atas penunjukan hakim dan mengurangi independensi penasihat hukum.
Menteri Kehakiman Netanyahu mengatakan hakim yang tidak terpilih memiliki terlalu banyak kekuasaan.
Tapi penentang rencana tersebut mengatakan perubahan yang diusulkan akan merusak demokrasi Israel. Para pemimpin oposisi Israel, mantan jaksa agung dan ketua Mahkamah Agung Israel semuanya menentang rencana tersebut.
Perubahan hukum dapat membantu Netanyahu menghindari hukuman atas korupsi atau bahkan membuat persidangannya hilang sama sekali. Sejak didakwa pada 2019, Netanyahu mengatakan sistem peradilan bias terhadapnya. (mm/aljazeera)
Baca juga: