Gaza, LiputanIslam.com – Faksi-faksi pejuang Palestina menyatakan bangsa Palestina telah mengandaskan keputusan Amerika Serikat (AS) di era kepresidenan Donald Trump (2017-2021) yang mengakui kota pendudukan Quds (Yerusalem) sebagai ibu kota Israel.
Pada 6 Desember 2017, Trump mengumumkan kota Quds sebagai ibu kota Israel, dan kemudian memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Quds pada pertengahan Mei 2018.
Israel berharap langkah AS ini akan mendorong banyak negara lain untuk mengambil langkah serupa, namun harapan ini pupus, dan hanya satu negara yang mengikuti langkah AS tersebut.
“Bangsa Palestina melalui penjagaan kontinyu mereka atas (Masjid) Al-Aqsa dan perlawanan terhadap para pendatang Zionis telah menggagalkan keputusan pemerintah AS tersebut,” kata juru bicara Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, Abdel-Latif Al-Qanou kepada Anadolu, Selasa (6/12).
Dengan nada menantang, dia menambahkan, “Bangsa ini akan melanjutkan revolusi mereka untuk menggagalkan rencana pendudukan, dan Quds serta Al-Aqsa akan bertahan dengan identitas Islamnya. Bangsa ini akan menggagalkan semua upaya untuk mengubah realitas di Masjid Al-Aqsa dan Quds.”
Pihak Palestina menyatakan bahwa Israel bekerja secara intensif untuk judaisasi Quds dan menghapus identitas Arab dan Islam dari kota yang disucikan oleh tiga agama Islam, Kristen dan Yahudi ini.
Al-Qanou mendesak masyarakat internasional untuk “menekan rezim pendudukan (Israel) agar menghentikan kejahatan dan pelanggarannya terhadap Masjid Al-Aqsa, yang dianggap sebagai detonator di kawasan jika rezim pendudukan membaginya secara temporal dan spasial.”
Secara terpisah, juru bicara Gerakan Jihad Islam, Daoud Shehab, menyatakan pihaknya “menganggap keputusan Trump itu tidak sah, karena kota ini merupakan ibu kota Palestina dan jantung dunia Arab dan Islam, serta merupakan bagian dari keyakinan umat Islam.”
Orang-orang Palestina berpegang teguh pada Quds Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang mereka cita-citakan, berdasarkan resolusi PBB yang tidak mengakui pendudukan Israel atas kota tersebut pada tahun 1967, atau aneksasi bagian baratnya pada tahun 1981 untuk kemudian dianggap sebagai ibu kota Isrel.
“Semua upaya untuk mendistorsi sejarah kota Quds serta melemahkan status dan nilainya tidak akan berhasil,” tegas Shehab.
Dia menilai keputusan Trump telah meletakkan dasar untuk menyulut perang rezim pendudukan Israel terhadap Quds, tetapi bangsa Palestina menghadapinya dengan sepenuh kehendak dan tekad. (mm/raialyoum)
Baca juga: