Jakarta, LiputanIslam.com – Komisi Informasi Pusat, Rumadi, menyatakan bahwa tindakan Koalisi Advokat Merah Putih melaporkan dugaan kebocoran dokumen rahasia Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ke Mabes Polri tak ubahnya dengan pengakuan atas kebenaran dokumen yang beredar di tengah masyarakat tersebut. Selain itu, komisi ini juga menilai pelaporan itu tidak relevan karena yang berhak untuk melaporkan ke polisi adalah pihak TNI sendiri.
“Tindakan melaporkan ke polisi atas dokumen DKP sama artinya mengakui kebenaran dokumen DKP yang selama ini beredar di masyarakat,” kata Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rumadi dalam rilisnya, Jumat (13/6/2014).
Komisi Informasi adalah lembaha bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi.
Rumadi menyatakan dalam UU No 14 Tahun 2008 diatur bahwa yang berhak untuk menentukan status kerahasian sebuah informasi adalah badan publik yang memproduksi, menguasai dan menyimpan informasi tersebut yang dalam kasus ini adalah pihak TNI. Kerahasiaan itu harus didasarkan pada uji konsekuensi seperti diatur pasal 17 UU KIP.
Menurutnya, sejauh ini TNI belum melakukan uji konsekuensi atas informasi itu sehingga status kerahasiaannya masih bisa dipersoalkan.
Dia mengatakan,”Maka melaporkan seseorang dengan tuduhan membocorkan rahasia negara menjadi tidak relevan. Yang paling punya hak untuk melaporkan ke polisi jika informasi itu dianggap rahasia adalah TNI itu sendiri.”
Koalisi Advokasi Merah Putih melaporkan dugaan kebocoran dokumen tersebut dengan menyebut satu nama sebagai penyebar dokumen ke jejaring sosial, yakni UY. Laporan resmi itu tertuang di dalam laporan bernomor 610/VI/2014/2014.
Ketua Koalisi Advokat Merah Putih Suhardi Sumo Moeljono mengatakan terdapat dua pasal yang disangkakan kepada pihak terlapor, yaitu pasal 28 ayat 2 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 322 KUH Pidana tentang kerahasiaan yang wajib dijaga terkait jabatan baik itu sekarang ataupun terdahulu.
Sebenarnya, terdapat empat pihak yang dilaporkan oleh para advokat yang memberi dukungan kepada Capres-Cawapres Prabowo-Hatta. “Salah satunya adalah UY, dia yang semula menyebarkan dokumen rahasia tersebut,” kata Suhardi di Mabes Polri, Jumat (13/6). (mm/detik)