NewYork, LiputanIslam.com – Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengaku“terkejut” atas banyaknya jumlah anak kecil Palestina yang terbunuh di tangan pasukan Israel pada tahun lalu, dan memperingatkanr Zionis itu untuk dimasukkan dalam daftar hitam.
Dikutip kantor berita Palestina WAFA, Guterres dalam laporan tahunannya mengenai “Konflik Anak dan Bersenjata”, Senin (11/7), mencatat bahwa pasukan Israel membunuh 78 anak kecil Palestina, melukai 982 lainnya, dan menahan 637 pada tahun 2021.
“Jika situasinya berulang pada tahun 2022, tanpa perbaikan yang berarti, Israel harus terdaftar,” lanjut Guterres, mengacu pada “Daftar Malu” PBB tentang mereka yang melakukan pelanggaran berat terhadap anak di bawah umur.
Sekjen PBB mengatakan bahwa dia “terkejut” atas pembunuhan dan pencideraan anak-anak Palestina oleh pasukan Israel dalam serangan udara di daerah padat penduduk dan penggunaan amunisi hidup, dan “karena kurangnya pertanggungjawaban atas pelanggaran ini.”
Dia juga mengaku sangat prihatin atas penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan mendesak “pasukan Israel untuk menahan diri secara maksimal … demi melindungi nyawa”.
Guterres juga meminta “Israel untuk menyelidiki setiap kasus di mana amunisi hidup digunakan”.
Mengenai anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, Guterres menekankan keharusan Israel mematuhi standar internasional mengenai penahanan anak di bawah umur dan mengakhiri penahanan administratif terhadap anak, serta perlakuan buruk dan kekerasan dalam penahanan.
Di bawah penahanan administratif, Israel menahan warga Palestina tanpa proses pengadilan hingga enam bulan, dan periode inipun dapat diperpanjang untuk waktu yang tak terbatas.
Penahanan demikian dilakukan atas perintah dari seorang komandan militer dan atas dasar apa yang oleh rezim Israel dianggap sebagai bukti ‘rahasia’. Beberapa tahanan telah ditahan dalam penahanan administratif hingga 11 tahun.
Palestina dan kelompok-kelompok peduli HAM menyebut penahanan administratif melanggar hak orang untuk menjalani proses hukum. (mm/presstv)
Baca juga: