Beirut, LiputanIslam.com – Presiden Lebanon Michel Aoun dalam wawancara dengan surat kabar Al-Sharq, Qatar, yang dimuat pada hari Ahad (5/12), memastikan kelompok pejuang Hizbullah “konsisten menerapkan segala sesuatu yang diminta darinya, dan tidak melanggar pasal-pasal resolusi Dewan Keamanan 1701”.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam sebuah pernyataan yang dirilisnya pada Jumat lalu menyebut Hizbullah sebagai kendala bagi perdamaian dan stabilitas Lebanon dan Timur Tengah, dan menyambut baik keputusan Australia yang menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris.
Dalam wawancara tersebut Presiden Aoun juga menegaskan bahwa negaranya tak akan melepaskan haknya di depan Israel atas kekayaan minyak dan gas di Laut Mediteranian.
Lebanon terlibat sengketa dengan Israel atas suatu wilayah di Mediterania. Pada Oktober 2020 negosiasi tidak langsung diselenggarakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dengan mediasi AS dalam perjanjian kerangka kerja antara Lebanon dan Israel. Lima putaran pembicaraan telah diadakan, dan yang terakhir di antaranya pada 4 Mei lalu.
Luas area yang disengketakan mencapai 860 km persegi, menurut peta yang disimpan oleh Lebanon dan Israel dengan PBB, tapi delegasi perunding Lebanon mengatakan bahwa area yang disengketakan adalah 2.290 km persegi. (mm/raialyoum)
Baca juga: