Teheran, LiputanIslam.com – Pemerintah Iran menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) harus memberikan jaminan bahwa Washington tidak akan keluar lagi dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang diteken Iran dengan sejumlah negara besar dunia, termasuk AS, pada tahun 2015.
Rencananya, pada 29 November mendatang akan diselenggarakan dialog tidak langsung antara Iran dan AS dalam perundingan di Wina, Swiss, yang terhenti sejak Juni lalu setelah Ebrahim Raisi terpilih sebagai presiden Iran. Perundingan itu akan dimulai lagi pada tanggal tersebut untuk mengupayakan pemulihan JCPOA yang dikhianati oleh AS.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh, Senin (8/11), menegaskan pendirian resmi negaranya bahwa pencabutan sanksi AS terhadap Iran merupakan syarat pemulihan JCPOA. Dia menambahkan bahwa Washington “harus mengakui kesalahannya keluar dari perjanjian ini”.
Khatibzadeh juga mengatakan bahwa perunding senior Iran Ali Bagheri Kani akan mengadakan safari ke tiga negara Eropa peneken JCPOA selaku wakil menteri luar negeri Iran urusan politik.
JCPOA diteken pada tahun 2015 oleh Iran dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China) plus Jerman tapi tiga tahun kemudian AS di masa kepresidenan Donald Trump keluar dari perjanjian itu, dan selanjutnya Trump juga menerapkan sanksi-sanksi berat terhadap Iran. Iran lantas membalas dengan memangkas banyak komitmennya kepada JCPOA sejak tahun 2019.
Sejak April 2021 Wina diwarnai perundingan Iran dengan negara-negara tersebut, kecuali AS, untuk menghidupkan kembali JCPOA setelah pengganti Trump, Joe Biden, berulang kali menyatakan hasratnya untuk mengembalikan AS kepada JCPOA.
Iran sendiri menolak berunding langsung dengan AS sebelum Negeri Paman Sam ini mencabut sanksinya terhadap Iran, sementara AS menekankan prinsip selangkah dibalas selangkah. (mm/raialyoum)
Baca juga: