Jakarta, LiputanIslam.com–TNI AD akhirnya menindak anggota Babinsa yang diduga mengarahkan penduduk Jakarta untuk mendukung capres-cawapres tertentu. Anggota Babinsa yang dinyatakan bersalah dalam penyelidikan itu pun harus menerima hukuman penahanan selama 21 hari.
“Kepada Koptu Rusfandi (NRP. 310394840170), Tamtama Pengemudi Koramil Gambir, menyatakan Koptu Rusfandi bersalah melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan profesional dan tidak memahami tugas serta kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit. Menghukum Koptu Rusfandi dengan Penahanan Berat selama 21 hari. Memberikan sangsi tambahan berupa sangsi administratif penundaan pangkat selama 3 periode (3 x 6 bulan),” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Andika Perkasa seperti dikutip dalam situs resmi TNI AD di www.tniad.mil.id, Ahad (8/6).
Sementara itu, Danramil Gambir, Kapten Inf. Saliman, sebagai atasan langsung Koptu Rusfandi, juga dinilai tidak melaksanakan tugas-nya secara profesional dan tidak memahami tugas kewajibannya. Kepadanya diberikan sanksi teguran dan penundaan pangkat selama 1 periode (1x 6 bulan).
Babinsa adalah Bintara Pembina Desa, unit di bawah Komando Rayon Militer (Koramil). Koramil, Kodim, Korem, adalah unit-unit di bawah Komando Daerah Militer (disingkat Kodam). Kodam adalah komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh berbagai media massa, pada akhir Mei 2014, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku bintara pembina desa (babinsa).
Masalahnya, dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (dw/jpnn/kompas)