Moskow, LiputanIslam.com – Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian di Moskow, ibu kota Rusia, Rabu (6/10), menyatakan bahwa Iran dalam waktu dekat ini akan memulai lagi perundingan nuklir di Wina, ibu kota Swiss, dan bahwa Iran siap menjalin hubungan lagi dengan Arab Saudi.
“Saya konfirmasi bahwa kami sekarang telah memberikan sentuhan-sentuhan terakhir pada pembicaraan dalam rangka ini, dan kami akan memulai lagi negosiasi kami di Wina dalam waktu dekat ini,” ujarnya usai mengadakan pembicaraan dengan sejawatnya dari Rusia, Sergey Lavrov.
Di pihak lain, Lavrov menyatakan Iran “siap” untuk itu, dan bahwa “masyarakat internasional menantikan kembalinya AS kepada legalitas perjanjian nuklir dan pencabutan pembatasan ilegal terhadap Iran”.
Di Teheran, juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Mahmoud Abbas Zadeh Mishkini, Rabu, mengatakan kepada Tasnim, “Pesan-pesan dan isyarat-isyarat dari pihak-pihak Barat menunjukkan bahwa putaran baru perundingan akan dimulai lagi dalam beberapa hari ke depan”.
Dia menambahkan bahwa perundingan itu tetap ada di bawah pengelolaan Kementerian Luar Negeri dan pengawasan Dewan Tinggi Keamanan Nasional, yang menjadi referensi sketsa kebijakan umum negara republik Islam ini.
Sebelumnya di hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebutkan bahwa Lavrov telah berbicara dengan sejawatnya dari AS, Antony Blinken, dan membahas masalah perundingan nuklir Iran.
Dalam jumpa pers di Paris, Blinken mengatakan bahwa AS dan Rusia sama-sama ingin mengerahkan segenap upaya masing-masing untuk menyelamatkan perjanjian nuklir Iran.
“Saya katakan lagi kepada Menteri Lavrov bahwa kesempatan yang tersedia semakin sempit”, lanjutnya, mengacu pada keputusan Iran yang semakin mengabaikan kewajibannya kepada perjanjian nuklir sebagai reaksi atas pengabaian yang juga dilakukan oleh AS.
Proses perundingan nuklir Iran dengan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman tertunda tanpa ada ketetapan jadwal selanjutnya sejak Sayid Ebrahim Raisi terpilih sebagai presiden baru Iran.
Perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) diteken di Wina pada tahun 2015 itu menetapkan pencabutan sebagian sanksi Barat dan PBB terhadap Iran sebagai imbalan atas kesediaan Iran menurunkan banyak volume pada proyek nuklirnya, memperkenankan pengawasan ketat PBB, dan kesedian Teheran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
Namun, sejak AS keluar dari perjanjian itu secara sepihak pada masa kepresidenan Donald Trump di tahun 2018, Iran secara bertahap mengabaikan sebagian besar komitmennya kepada JCPOA. (mm/raialyoum)
Baca juga: