Washington, LiputanIslam.com – Kementerian Luar Negeri AS akhirnya angkat bicara dan melontarkan pernyataan bernada a ncaman terkait dengan tindakan kelompok pejuang Hizbullah mendatangkan minyak Iran ke Lebanon untuk membantu meringankan krisis bahan bakar di negara ini.
Kementerian itu menyatakan bahwa tindakan Lebanon mengimpor minyak dari Iran atas prakarsa Hizbullah tidaklah bermaslahat bagi Lebanon dan bahkan “membawanya kepada bahaya”, dan bahwa “aktivitas Hizbullah mengacaukan institusi-institusi dan bisa membawa Lebanon pada sanksi.”
Geraldine Griffith, juru bicara regional Kementerian Luar Negeri AS, kepada Beirut International mengatakan, “Kami siap menyediakan dukungan kepada Lebanon, tapi harus ada keinginan dari otoritas (Lebanon) untuk melalukan kewajiban-kewajibannya.”
Dia juga mengatakan, “Impor minyak dari Iran dan meningkatnya aktivitas Hizbullah dapat menghadapkan Lebanon pada bahaya.”
Mengenai kemungkinan AS menjatuhkan sanksi terhadap Lebanon, Griffith mengatakan, “Sanksi AS menyasar interaksi dan perdagangan ilegal dengan negara-negara yang terkena sanksi semisal Iran, dan semua orang mengetahui bahwa aktivitas Hizbullah mengacaukan institusi-institusi Lebanon dan bisa jadi menghadapkan Lebanon pada sanksi.”
Dia menyebutkan, “Menurut Presiden (AS) Joe Biden, impor bahan bakar dan minyak dari Iran tidaklah bermaslahat bagi rakyat Lebanon… Lebanon mengalami sejumlah krisis, karena itu harus berinteraksi dengan masyarakat internasional demi merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak orang-orang Lebanon.”
Seperti diketahui, gelombang pertama kiriman minyak Iran telah tiba di Lebanon beberapa hari lalu melalui Pelabuhan Baniyas, Suriah.
New York Times mencatat Hizbullah menang dalam persaingan dengan AS terkait pengiriman minyak Iran tersebut.
Surat kabar kabar AS itu menyatakan bahwa ketika Lebanon sedang menderita salah satu keterpurukan ekonomi terburuk dalam sejarah konteporernya, Hizbullah dapat menampilkan dirinya sebagai kekuatan penyelamat nasional, dan menempuh langkah besar yang mengalahkan pemerintah Lebanon dan negara-negara Barat pendukungnya. (mm/rt/fna)
Baca juga: