Kabul, LiputanIslam.com – Penjabat Perdana Menteri Afghanistan Mullah Hasan Akhund berjanji akan menjamin keamanan dan keselamatan para pejabat sebelumnya jika mereka pulang ke Afghanistan, dan karena itu dia mengimbau mereka pulang.
Dalam wawancara dengan saluran Al-Jazeera, Rabu (8/9), Akhund menyatakan bahwa para pemimpin Taliban mengemban tanggungjawab besar di depan rakyat Afghanistan.
“Kami telah menanggung kerugian besar demi momen yang bersejarah ini, masa pertumpahan darah di Afghanistan telah usai,” ungkapnya.
Di pihak lain, dubes pemerintah Afghanistan sebelumnya untuk Tajikistan Mohammad Zahir Aghbar menyatakan bahwa pemimpin Front Perlawanan Nasional (FNR) yang bertahan melawan Taliban di Panjshir Ahmad Massoud dan wakil presiden Afghanistan sebelumnya, Amrullah Saleh, tidak kabur dari Afghanistan, dan pasukannya masih berperang melawan Taliban yang berkuasa di negara ini.
Dalam jumpa pers di Dushanbe, Rabu, Aghbar mengaku masih rutin menjalin komunikasi dengan Saleh, namun mengakui bahwa para petinggi NRF tak dapat menghubunginya karena faktor keamanan.
“Ahmad Massoud dan Amrullah Saleh tidak kabur ke Tajikistan. Tidak benar kabar bahwa Ahmad Massoud meninggalkan Panjshir, dia ada di Afghanistan,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Saya masih menjalin komunikasi kontinyu dengan Amrullah Saleh, yang sekarang ada di Panjshir dan mengendalikan pemerintahan Republik Islam Afghanistan.”
Taliban menguasai Afghanistan sejak Agustus lalu, dan belakangan ini mengaku telah menguasai Panjshir, provinsi terakhir yang bertahan melawan Taliban, namun NRF tidak mengakui kemenangan Taliban.
Rabu kemarin Taliban mendeklarasikan pemerintahan baru yang masih dapat diubah, dan menyatakan bahwa pemerintahan ini mengemban misi pelayanan kepada rakyat dan upaya mengatasi berbagai persoalan mereka.
Sejumlah elemen politik terkemuka di Afghanistan mengritik pembentukan pemerintahan baru oleh Taliban.
Salahuddin Rabbani, Pemimpin Partai Al-Jam’iyyah al-Islamiyyah, salah satu partai besar di Aghanistan, menyebut pemerintahan yang dibentuk Taliban ”tidak seimbang” serta “lebih monopolistik dan radikal dalam politik dan pemerintahan daripada para pemimpin sebelumnya”.
Ata Mohammad Nur, pemimpin kelompok sempalan Al-Jam’iyyah al-Islamiyyah dalam sebuah postingan di Facebook menyatakan, “Deklarasi pemerintahan (oleh Taliban) itu menyalahi semua kaidah dan undang-undang, dan ini merupakan pertanda dominasi, monopoli dan kembali ke masa lalu.” (mm/raialyoum/alalam)
Baca juga: