“Negara-negara yang tanpa malu-malu mengajari kami tentang demokrasi , pembangunan dan kemajuan sementara mereka justru tenggelam dalam kebodohan dan aturan- aturan abad pertengahan. Negara-negara yang menjadikan tanah dan isinya sebagai hak milik mereka sepenuhnya, raja dan pangeran yang memiliki hak tunggal untuk mendistribusikan kekayaan nasional mereka, memberikannya kepada rekan- rekan mereka.” (Mr Moallem)
Friend of Syria, atau Sahabat Suriah yang beranggotakan berbagai negara-negara Barat dan Arab, sejak awal telah mengecam pemilihan presiden yang dilangsungkan pada hari ini (3/6/2014) di Suriah.
Seperti dilansir Antara News, kesebelas negara yang tergabung dalam Sahabat Suriah yaitu Inggris, Mesir, Prancis, Jerman, Italia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat – menyebut pemilu itu sebagai pergelaran “yang tidak sah” dan merupakan “parodi demokrasi”.
Siapapun yang mengenal baik negara anggota dari Sahabat Suriah seperti Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, pastinya akan merasa janggal dengan sikap mereka terhadap pelaksanaan demokrasi di Suriah. Mengapa demikian?
Ketiga negara Arab tersebut, adalah negara-negara monarkhi yang tidak mengenal demokrasi. Contohnya di Kerajaan Arab Saudi. Berbagai aksi demonstrasi digelar rakyat Arab Saudi untuk menentang Rezim al-Saud. Rakyat Arab Saudi juga menuntut perubahan politik, salah satunya berganti sistem pemerintahan dari monarkhi absolut ke pemerintahan demokratis. (Irib, 1 Maret 2013).
Dalam wawancara ini, kesaksian langsung dari mahasiswa Indonesia yang telah 10 tahun di Suriah, “Tiada gading yang tak retak. Mungki pepatah itu tepat untuk melukiskan tentang Suriah. Pihak keamanan di Suriah sangat posessif, semua hal harus dengan izin pihak keamanan. Kebebasan bersuara dan berpolitik kurang. Tapi kalau itu dijadikan satu-satunya alasan untuk melakukan demonstrasi, sepertinya adalah kesimpulan yang dangkal.
Suriah jauh lebih baik dari negara Arab lainnya dalam hal kebebasan bersuara. Apalagi dibandingkan negara Teluk. Negara Arab mana yang rakyatnya bebas bersuara? Jadi kalau negara-negara pendukung pemberontak berteriak demokrasi kepada Suriah, itu sama halnya dengan maling teriak maling. Harusnya kita bertanya, mengapa harus Suriah yang dituntut menegakkan demokrasi sementara negara penyeru demokrasi tersebut adalah negara monarki?” (Liputan Islam, 17 Februari 2014)
Pertanyaan ini, seharusnya direnungkan oleh pendukung Sahabat Suriah, “Apakah layak, negara monarkhi yang tidak mengenal demokrasi — lantang menyerukan demokrasi — dan lantas mengecam proses demokrasi yang sedang berlangsung di Suriah?”(ba/LiputanIslam.com)