Quds, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku tidak akan memperkenankan berdirinya negara Palestina yang berkedaulatan penuh, dan menegaskan bahwa perdamaian di kawasan akan terwujud melalui normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.
Netanyahu berkata demikian kepada situs berita berbahasa Arab Panet, Senin (22/3), menjelang pemilu Israel yang diselenggarakan hari ini, Selasa. Para pengamat menyatakan bahwa hasil pemilu ini akan sangat menentukan masa depan karir politik Netanyahu.
Dalam rangka ini Partai Likud memasang spanduk di wilayah Arab berterakan tulisan yang menyebut Netanyahu sebagai “Abu Yair”, meniru kebiasaan orang Palestina.
Ditanya mengenai perdamaian dengan Palestina, Netanyahu dalam wawancara dengan Panet mengatakan, “Saya kira ini akan menjadi kenyataan, tapi dalam bentuk yang terbalik; melalui kesepakatan damai dengan negara-negara Arab terlebih dahulu.”
Dia juga mengatakan, “Saya tidak beranggapan bahwa kami tidak akan pernah menjalin hubungan dengan orang-orang Palestina, kami sekarang menjalin hubungan dengan otoritas Palestina terkait vaksinasi (COVID-19), sebab kita hidup di tempat yang sama, dan kita harus menangani masalah ini secara bertanggungjawab.”
Ditanya mengenai kemungkinan pendirian negara Palestina di sisi negara Israel, Netanyahu menunjukkan penolakannya terhadap pendirian negara Palestina berkedaulatan penuh.
“Itu tidaklah seperti pengertian ekstrem yang dibicarakan orang (pendirian negara Palestina berkedaulatan penuh – red.), karena dominasi keamanan tetap harus ada di tangan kami, sebab jika tidak maka kami akan mendapatkan Hamas,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Ini berarti bahwa kedaulatan keamanan harus tetap ada di tangan Israel di kawasan kecil antara Sungai Jordan dan Laut (Mediteranian). Tanpa ini maka kita akan mendapatkan Hamas, Al-Qaeda, dan Iran, inilah yang akan terjadi di tempat-tempat yang tidak memiliki keamanan yang kuat.”
Netanyahu mengaku mendukung pendirian entitas Palestina, tapi dalam pengertian klasik.
“Kita menyebutnya apa? Otonomi, atau negara yang berkekurangan. Saya tidak ingin masuk ke masalah ini. Kedaulatan politik, keamanan, harus tetap di tangan kami.”
Di pihak lain, Palestina bersikukuh bahwa Israel harus menerima Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002, yang menegaskan bahwa pendirian negara Palestina yang beribu kota Al-Quds (Yerussalem) sesuai perbatasan 1967 dan penyelesaian masalah pengungsi Palestina akan membuka pintu bagi normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel. (mm/raialyoum)
Baca juga:
Saudi Jelaskan Pendiriannya Mengenai Normalisasi Hubungan dengan Israel
Menteri Intelijen Israel: Saudi, Oman, Qatar, dan Niger Menuju Normalisasi dengan Israel