Baghdad, LiputanIslam.com – Pemerintah Irak menegaskan sikapnya mengenai hubungan Negeri 1001 Malam ini dengan Israel, dan menyerukan kepada para politisi agar menjaga perasaan bangsa Palestina.
Jubir Perdana Menteri Irak Amhed Mulla Talal dalam wawancara televisi, Rabu (4/11/2020), mengatakan, “Undang-undang Irak, sesuai konstitusi yang telah disepakati, melarang normalisasi hubungan dengan Israel. Apa yang telah terjadi berupa penandatangan perjanjian damai Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan dengan Israel adalah urusan internal negara-negara itu, dan mereka lebih mengetahui kondisi politik dan hubungan luar negeri mereka sendiri.”
Talal menambahkan bahwa di Irak bisa jadi ada partai atau faksi politik yang memiliki pendirian yang berbeda dan melakukan gerakan-gerakan tertentu yang tak diungkap, namun “itu tidak akan mengubah proses bangsa dan pemerintah negara ini secara umum, yang menyatakan dukungannya kepada Palestina dan status Al-Quds sebagai ibu kotanya.”
“Ada pihak-pihak politik yang mengarahkan publiknya agar menerima normalisasi hubungan dengan Israel, dan mereka berafiliasi dengan faksi politik besar, dan ini dengan sendirinya merefleksikan perselisihan antarkomponen pemerintah,” imbuhnya.
Amhed Mulla Talal kemudian menyerukan kepada para pemimpin faksi supaya “memberi pelajaran tegas” kepada para wakil partai agar tidak mengarahkan pemerintah kepada normalisasi hubungan dengan Israel. (mm/alalam)
Baca juga:
Masih Melanjutkan Kejahatan di Irak, Tentara AS Dituntut Segera Angkat Kaki
Zionis Berdoa untuk Kemenangan Trump