NewYork, LiputanIslam.com – Ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyatakan pihaknya “tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut” atas upaya Amerika Serikat (AS) untuk memicu sanksi “snapback” terhadap Iran.
Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, yang sedang memimpin DK PBB pada bulan Agustus ini, menyatakan hal tersebut Selasa (25/8/2020), saat menanggapi pertanyaan dari Rusia dan China dalam pertemuan dewan ini mengenai Timur Tengah.
“Saya telah menerima surat dari banyak negara anggota. Jelas bagi saya bahwa hanya satu anggota yang memiliki satu posisi dalam masalah ini, sedangkan banyak negara anggota memiliki pandangan yang berbeda. Menurut pendapat saya, tidak ada konsensus di dewan ini. Akibatnya, ketua tak dapat mengambil tindakan lebih lanjut,” ujar Dian.
Jumat pekan lalu 13 anggota DK PBB menyatakan penentangan mereka dengan alasan bahwa langkah Washington tidak berlaku karena menggunakan proses yang disepakati dalam perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan beberapa negara besar dunia yang dihentikan dua tahun lalu.
Tindakan Dian selaku Ketua DK PBB tersebut menuai kecaman dari Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft, yang menuduh negara-negara lawan pendapatnya mendukung “teroris”.
“Izinkan saya membuatnya sangat, sangat jelas: pemerintahan Trump tidak takut berdiri di kelompok terbatas dalam masalah ini,”komentar Craft setelah Dian berbicara.
“Saya hanya menyesal bahwa anggota lain dari dewan ini telah tersesat dan sekarang menemukan diri mereka berdiri di tengah-tengah teroris,” lanjutnya
Belum jelas apakah penilaian oleh Indonesia itu akan mengakhiri tekanan AS untuk memberlakukan kembali semua sanksi internasional terhadap Iran.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan dia berharap AS akan mencabut tawarannya untuk sanksi keras terhadap Iran, “yang tidak hanya ilegal, melainkan juga tidak akan mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan oleh AS”.
Wakil Nebenzia, Dmitry Polyanskiy, menyimpulkan penilaian Indonesia dalam sebuah posting Twitter dengan mencuit: “Artinya, TIDAK ADA SNAPBACK.”
Di Twitter, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyataan, “Intimidasi tanpa patuh hukum yang dilakukan Pompeo membuat AS terisolasi lagi”.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Washington telah secara resmi memberi tahu PBB bahwa AS ingin semua sanksi terhadap Iran dipulihkan, mengklaim pelanggaran signifikan Iran atas kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan enam negara besar yang didukung oleh DK PBB.
Pompeo mengatakan AS memiliki hak hukum untuk “menarik kembali” sanksi PBB dalam waktu 30 hari, meskipun Trump telah menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran itu pada tahun 2018. (mm/alalam/aljazeera/reuters)
Baca juga:
Iran akan Segera Memiliki Rudal “Pemecah Hambatan Suara”
Menlu Iran: UEA Tak Bisa Membeli Keamanan Melalui Pemulihan Hubungan dengan Israel