NewYork, LiputanIslam.com – Rusia dan China menolak desakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dalam sidang Dewan Keamanan PBB agar dewan ini memperpanjang embargo senjata terhadap Iran.
Dalam sidang pada hari Selasa (30/6/2020) itu Rusia memperingatkan resiko terjadinya “eskalasi di luar kendali”, sementara China menyoal hak Washington mengaktifkan kembali embargo tersebut.
AS bersikeras memperpanjang embargo anti-Iran yang akan berakhir pada 18 Oktober mendatang tersebut, dan mengisyaratkan keinginannya menggunakan klausul hukum dalam resolusi yang memungkinkan revitalisasi sanksi PBB anti-Iran.
Rusia dan China menentang perpanjangan embargo senjata lima tahun yang diberlakukan berdasarkan perjanjian nuklir Teheran dengan sejumlah negara besar dunia, termasuk AS di masa kepresidenan Barack Obama.
Melalui video konferensi Pompeo mengatakan bahwa berakhirnya embargo itu memungkinkan Iran mengirim senjata yang lebih canggih kepada sekutu regionalnya semisal Hamas di Jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon.
Dia menambahkan bahwa “Iran akan menjadi pedang yang kokoh bagi stabilitas ekonomi di Timur Tengah, yang akan mengancam negara-negara seperti Rusia dan China yang bergantung pada stabilitas harga energi.”
Menteri Luar Negeri AS mengklaim Iran bisa menjadi “pedagang senjata jahat” jika embargo dicabut, dan berpotensi menjual senjata ke negara-negara di luar kawasan Timteng seperti Venezuela ketika Trump berusaha menggulingkan presiden negara ini, Nicolas Maduro.
“Iran melanggar embargo senjata bahkan sebelum masa jabatannya berakhir,” katanya.
Penolakan Rusia dan China
Desakan AS tersebut mendapat penolakan sengit dari Rusia. Wakil Tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menegaskan negaranya “tak dapat menerima” upaya AS “melegalkan kebijakan tekanan maksimum” melalui PBB “yang pada akhirnya akan menghadapkan kita pada eskalasi di luar kendali.”
Senada dengan ini, Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, dalam sidang itu menyoal hak AS dan menegaskan embargo senjata itu harus dicabut tepat waktu sesuai keputusan dalam perjanjian nuklir Iran tahun 2015.
“AS, dengan menarik diri dari perjanjian nuklir ini tidak lagi menjadi mitra di dalamnya, dan tidak lagi berhak mengaktifkan sanksi di Dewan Keamanan,” ujar Jun.
Dukungan Para Sekutu AS
Inggris dan para sekutu AS lain di Eropa mendukung desakan AS tersebut sembari menyatakan bahwa duduk problema utamanya terletak pada masalah proyek nullir Iran.
Iran sendiri melalui menteri luar negerinya, Mohammad Javad Zarif, di hadapan sidang itu menegaskan bahwa penghentian embargo senjata tersebut merupakan syarat utama kelangsungan perjanjian nuklir tahun 2015.
Dia memperingatkan bahwa dua masalah ini “tak dapat dipisahkan satu sama lain”. (mm/raialyoum/alalam)
Baca juga:
Jenderal Qaani, Sang Penerus Jenderal Soleimani, Sedang Berada di Suriah, Pertanda Apa?
Iran Masukkan Trump dalam DPO Kasus Pembunuhan Jenderal Soleimani