LiputanIslam.com –Sebuah video berisikan pidato Jokowi yang sedang marah-marah kepada para menterinya dirilis oleh Sekretariat Negara. Orang-orang bisa saja berbeda pendapat mengenai ketulusan sikap Jokowi saat mengkritik keras kinerja para pembantunya itu. Barangkali ada yang curiga bahwa itu hanyalah pencitraan Jokowi untuk menutupi keburukan kinerjanya. Seandainyapun Jokowi hanyalah melakukan pencitraan, substansi pernyataannya itu sangat layak dicermati.
Jokowi memulai pernyataannya dengan mengutip situasi ekonomi global yang sedang berhadapan dengan ancaman krisis. Semua sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia yang sudah melemah dalam tiga bulan terakhir ini akan semakin melemah dalam beberapa bulan ke depan. Ini sangat bisa difahami, mengingat pergerakan ekonomi memang terpenjara oleh pemberlakuan protokol kesehatan demi menghadapi pandemi Covid-19.
Saat ini, produktivitas barang dan jasa sebagian besar komoditas ekonomi menurun dengan sangat tajam. Banyak perusahaan dan juga usaha-usaha lainnya yang menghentikan usahanya, atau minimalnya, mengurangi kinerjanya. Dari sedikit produk ekonomi yang dihasilkan itu, arus distribusinya terhambat secara signifikan gara-gara berkurangnya alat-alat tranportasi. Situasi ini semakin parah jika yang kita lihat adalah arus distribusi antarnegara, di mana volume ekspor-impor seluruh negara di dunia menurun secara tajam.
Inilah yang disebut Jokowi sebagai situasi krisis global, di mana Indonesia salah satu negara yang terkena imbasnya. Jokowi menekankan bahwa kita harus punya kesadaran bersama betapa kita dan dunia sedang berhadapan dengan krisis, dan betapa yang paling merasakan imbasnya adalah rakyat kecil; betapa sebagian besar rakyat Indonesia saat ini sedang menjerit-jerit dihantam krisis dan ketakutan. Barangkali, Jokowi melihat bahwa para menterinya itu seakan-akan sedang duduk di menara gading, hanya mengawasi dari jauh, serta gagal berempati degan penderitaan rakyat.
Pernyataan dan kemarahan Jokowi juga sejatinya menjadi pelajaran berharga buat kita yang selama ini sering abai atau kurang memiliki kesadaran terkait dengan globalisme. Para pemangku kebijakan di negeri ini mestinya selalu sadar betapa segala hal yang terjadi di dalam negeri ternyata terhubung secara kuat dengan situasi global, baik secara sengaja (by design) ataupun tak disengaja (by nature). Banyak indikator yang menunjukkan bahwa sejumlah even dan konstelasi politik dalam negeri sebenarnya diatur dan didesain oleh aktor-aktor global.
Pandemi Covid-19 ini mengajarkan kepada kita agar para pemangku kebijakan negara memiliki sense of crisis, yaitu kepekaan hati yang tajam dalam melihat penderitaan yang mungkin mengarah kepada rakyat Indonesia. Juga, mereka punya kesadaran betapa situasi di dalam negeri ini terkait dengan konstelasi global.
Juga yang sangat penting, seharusnya, para pejabat negara itu memiliki kesadaran bahwa memangku jabatan itu pada dasarnya bukanlah kehormatan. Menjadi pejabat artinya mengemban amanah. Segala macam popularitas, fasilitas, dan gaji yang mereka terima kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, bukan hanya secara formal oleh lembaga negara yang terkait, melainkan juga oleh Allah yang Mahateliti. (os/editorial/liputanislam)