Tabel diatas adalah kebijakan yang potensial mendukung kebijakan kesehatan
Kedua calon presiden menekankan pentingnya sarana transportasi dan air bersih. Perbaikan sarana transportasi dapat sangat menunjang pelayanan kesehatan di Indonesia yang kebanyakan mempunyai masalah akses ke tempat pelayanan kesehatan. Ketersediaan air bersih juga vital dalam pencegahan diare dan penyakit menular, terutama pada anak-anak.
Yang unik dari Jokowi-Kalla adalah, mereka mengemukakan mengenai sistem desentralisasi asimetris, yang merupakan modifikasi, atau kalau bisa dibilang penyempurnaan sistem desentralisasi yang ada sekarang. Sistem ini akan sangat menguntungkan bagi sistem kesehatan, karena pada dasarnya kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, tidak dapat ditangani sendirian oleh suatu daerah, perlu koordinasi dan bantuan penyangga dari pemerintah pusat. Sistem desentralisasi asimetris ini kalau benar diterapkan akan membantu pelaksanaan BPJS. Selain itu dengan sistem ini, pemerintah pusat dapat memusatkan perhatiannya untuk menolong daerah yang miskin dan tertinggal lebih banyak, dan mengatur alokasi anggaran kesehatan yang 5 % itu ke tempat yang benar-benar memerlukan. Dimana kita ketahui angka kematian ibu yang tinggi dapat ditemui di daerah-daerah tersebut.
Salah satu lagi program Jokowi-Kalla yang dapat membantu sistem BPJS (atau sistem kesehatan lainnya) adalah adanya nomor induk kependudukan. Dengan nomor induk yang terkoordinir, pelaksanaan maupun evaluasi sistem kesehatan akan lebih mudah dilaksanakan. Selain itu pendataan masalah kesehatan akan lebih mudah, sehingga bukan tidak mungkin kita akan mempunyai sistem data pasien elektronik sendiri. Dengan sistem data tersebut, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran akan lebih pesat berkembang.
Kedua program potensial terakhir dari Jokowi-Kalla, membawa secercah harapan tambahan, bahwa walau mungkin reformasi kesehatan yang kita harapkan belum akan terwujud dalam 5 tahun kedepan, ada landasan dasar yang memungkinkan hal itu dilaksanakan setelah 5 tahun itu berjalan.
Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta?
Jadi, siapa yang lebih baik, Jokowi-Kalla atau Prabowo-Hatta di bidang kesehatan? Saya menyerahkan penilaiannya kepada Anda sendiri karena apa yang menjadi tolak ukur Anda dalam hal prioritas kesehatan mungkin berbeda dengan saya. Yang penting diingat, kita harus menyadari bahwa pemerintah punya kapasitas terbatas dalam menangani dan mengawasi suatu masalah. Idealnya (ini lagi-lagi menurut saya), pemerintah hanya perlu dituntut mengurusi kebutuhan kesehatan masyarakat, karena mereka memang punya kewenangan untuk melakukan intervensi kesehatan di lingkup masyarakat.
Catatan metodologi: * Jika kita berbicara soal bidang kesehatan, selalu ada dua kubu yang punya tujuan sama (menjaga dan menyembuhkan pasien/masyarakat), tapi kadang pendekatannya berbeda. Mereka adalah kubu tenaga kesehatan di lapangan (baca: dokter, bidan, dll). Kubu kedua adalah mereka yang berkecimpung di bidang penentuan kebijakan kesehatan (a.k.a. orang-orang kesehatan masyarakat, epidemiologis, menteri kesehatan, dll). Tenaga kesehatan banyak berkonsentrasi dan memikirkan bagaimana caranya menyembuhkan pasien satu per satu, artinya pendekatan mereka bermula dari pendekatan “kesehatan individual” dan biasanya bersifat “kuratif” (karena hampir selalu pasien datang ke dokter saat ia sudah sakit), atau dengan kata lain menyembuhkan/menyelesaikan masalah kesehatan individu. Sedangkan kubu “kesehatan masyarakat”, pendekatannya biasanya bermula dari pembuatan kebijakan publik dan memikirkan secara luas bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan sekelompok/seluruh masyarakat. Pendekatan mereka kebanyakan bersifat “preventif”, artinya berusaha mencegah supaya penyakit tidak (makin) menyebar luas.
Disalin dari artikel di http://gwangge.wordpress.com. Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke [email protected]