Lamongan, LiputanIslam.com – Jelang Pilpres, tabloid untuk black campaign kepada Jokowi mulai beredar di Jawa Timur. Masjid, ponpes hingga panti asuhan tak luput dari target.
Dilaporkan Surya (Group Tribunnews.com), Senin (26/5/2014), tabloid setebal masuk ke pesantren, panti asuhan, dan masjid dengan cara dikirim lewat jasa paket pengiriman tanpa identitas nama pengirim.
Di Ponpes Roudlotus Sholichin Desa Kedali, Kecamatan Pucuk, diterima 26 eksemplar tabloid yang dikirim melalui PT Pos.
Menganggapi hal ini, Ketua DPC PDI Lamongan, Sa’im, menyatakan siaga satu menghadapi kampanye hitam. Selain itu, pihaknya akan melaporkan masalah ini ke Panwaslu dan kepolisian.
“Kita bersama partai pendukung mulai hari ini menyatakan siaga satu menghadapi kampanye hitam.” Bersama pengurus partai pendukung dan tim pemenangan Capres Jokowi – JK, Sa’im segera bertandang ke Polres dan Panwas setempat.
Sebelumnya diberitakan, di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dalam beberapa hari terakhir ini beredar tabloid berisi kritikan dan hujatan terhadap Capres dari PDIP Joko Widodo. Tabloid itu dikirim seseorang tak dikenal ke Masjid Nurul Iman, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu Pamekasan. Tabloid “Obor Rakyat” dengan tulisan merah tebal itu, bertajuk Jokowi Capres Boneka, dikirim melalui petugas Pos Pamekasan. Tabloid misterius itu juga tanpa nama dan alamat pengirim.
Kampanye hitam seperti ini sangat rentan merusak keamanan negara, demikian diutarakan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Kepada Hukumonline.com, Ray berpendapat kampanye jahat sudah ada sejak pemilu legislatif, dan kian terlihat menjelang pilpres. Padahal, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres tegas-tegas melarang kampanye jahat, dan ada ancaman pidana bagi yang terbukti melakukannya.
Ray mengimbau agar seluruh masyarakat waspada terhadap kampanye jahat. Untuk tim sukses dan pendukung capres-cawapres diminta aktif menggalakan kampanye positif kepada masyarakat.
Misalnya, menjabarkan visi dan misi calon secara jelas apa yang mau dilakukan lima tahun ke depan untuk membangun Indonesia. Ray juga mendesak Penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk aktif mencegah dan melakukan tindakan jika mendapat laporan atau menemukan kampanye jahat.
Ray juga meminta aparat kepolisian agar bersikap tegas mengusut kampanye hitam karena masuk ranah pidana. Jika tidak ada tindakan tegas, ia khawatir kampanye jahat dapat memicu kerusuhan di masyarakat, seperti dilansir Hukumonline.com (22/5/2014). (fa/LiputanIslam.com)