Aden,LiputanIslam.com—Dewan Transisi Selatan (STC) Yaman mengumumkan pada Minggu (26/4) terkait rencana pembentukan administrasi pemerintahan di sejumlah wilayah Yaman selatan yang berada di bawah kendali mereka. Langkah STC ini dianggap telah melanggar perjanjian di Riyadh yang mencatat bahwa STC dan sejumlah wilayah lain di Yaman selatan akan bekerjasama membentuk kabinet nasional baru dan memberikan kekuasaan pada pemerintahan dukungan Arab Saudi.
“STC telah mendeklarasikan lahirnya administrasi pemerintahan sendiri di bagian selatan pada Sabtu malam, 25 April 2020,” jelas STC pada Minggu pagi.
Tak hanya itu, STC juga menambahkan bahwa pemerintahan darurat ini meliputi kota Aden dan semua provinsi di Yaman Selatan.
Baca juga:
PM Sudan: Atasi Konflik Yaman dengan Cara Militer itu Mustahil
Menurut pantauan Reuters, STC telah mengerahkan pasukannya dalam jumlah besar di kota Aden, lokasi pemerintahan Abd Rabbuh Mansur Hadi pasca terusir dari ibukota Sana oleh kelompok Houthi pada 2014 silam.
Sementara itu, Menlu Yaman dari kubu pemerintahan Mansur Hadi, Mohammed Al-Hadhrami mengatakan bahwa deklarasi mandiri yang dilakukan oleh STC dinilai sebagai bentuk pemberontakan dan pengkhianatan pada kesepakatan Riyadh.
“STC akan menanggung bahaya yang disebabkan oleh deklarasi tersebut,” jelasnya.
Baca juga:
Saudi Umumkan Kemungkinan Gencatan Senjata dan Penyelesaian Konflik Yaman
STC adalah bagian dari aliansi pimpinan Arab Saudi yang turun menyerbu Yaman pada Maret 2015 lalu untuk memberantas kelompok pribumi Yaman, Houthi, yang telah menyingkirkan pemerintahan Abd Rabbuh Mansur Hadi. Seiring berjalannya waktu, STC yang didukung oleh Uni Emirat Arab (UEA) mulai memisahkan diri dengan aliansi pimpinan Saudi. Bahkan, antara STC dan kelompok pemerintahan dukungan Arab Saudi kerap terlibat pertempuran. (fd/RT)