Baghdad, LiputanIslam.com – Brigade Hizbullah Irak yang dikenal dekat dengan Iran menyebut penugasan Kepala Intelijen Mustafa al-Kadhimi untuk membentuk pemerintahan Irak sebagai “pernyataan perang”, dan karena itu kelompok pejuang tersebut menyerukan kepada semua elemen politik dan kerakyatan agar menolak penugasan itu.
Brigade Hizbullah Irak menuding al-Kadhimi terlibat dalam pembunuhan Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan wakil ketua pasukan relawan Irak Hashd Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis dengan memberikan informasi kepada AS ihwal dua tokoh yang tewas diserang pasukan AS di Baghdad pada 3 Januari lalu itu .
“Kemufakatan untuk pencalonan sosok yang mencurigakan tidaklah sesuai dengan standar, dan merupakan tindakan ekstrem dan pengorbanan terhadap hak rakyat serta pengkhianatan terhadap sejarah Irak,” tegas Brigade Hizbullah Irak dalam sebuah statemennya, Jumat (10/4/2020).
“Konspirasi ini tak ubahnya dengan pernyataan perang terhadap bangsa Irak.. “Kami menolak menjadi bagian dari konspirasi ini, siapapun pihak-pihak yang mendukungnya,” lanjutnya, sembari menyerukan kepada “orang-orang yang tulus dan nasionalis” agar menolak “transaksi tercela” ini.
Sehari sebelumnya, Presiden Irak Barham Salih menugaskan al-Kadhimi agar membentuk pemerintahan setelah perdana menteri yang ditugaskan sebelumnya, Adnan al-Zarfi, mengundurkan diri dari misi ini karena faktor “internal dan eksternal” yang tidak dia ungkap.
Baca: Al-Kadhimi: Kedaulatan Irak adalah Garis Merah
Al-Kadhimi merupakan sosok independen yang tak terkait dengan partai politik manapun. Dia menjabat ketua intelijen pada Juni 2016 di masa perdana menteri Haidar al-Abadi.
Penugasan al-Kadhimi mendapat dukungan dari lima elemen politik Syiah, termasuk aliansi Al-Fath pimpinan Hadi al-Amiri, aliansi Pemerintan Undang-Undang pimpinan Nouri al-Maliki, dan Tayyar al-Hikmah pimpinan Ammar al-Hakim, yang masing-masing memiliki 48, 26, dan 19 dari total 329 kursi parlemen.
Baca: Al-Kadhimi Gantikan Al-Zarfi untuk Bentuk Kabinet Baru Irak
Al-Kadhimi adalah orang ketiga yang ditugaskan membentuk pemerintahan, menyusul Adnan al-Zarfi yang mengundurkan diri belum lama ini dan Mohammad Tawfiq Alawi yang juga mengundurkan diri pada Maret lalu setelah gagal meyakinkan elemen politik Sunni dan Kurdi serta sejumlah elemen politik Syiah agar menyokong pembentukan pemerintahan olehnya. (mm/raialyoum)