Jakarta, LiputanIslam.com—Isu nasionalisme versus keberpihakan kepada asing merupakan salah satu sarana untuk melancarkan black campaign atau negative campaign dari kubu pendukung dua capres Indonesia, Jokowi dan Prabowo. Kedua kubu melemparkan tuduhan bahwa bahwa pihak lawanlah yang ‘antek asing’ dan sama-sama mengklaim sebagai nasionalis. Apalagi Megawati, Ketua Umum PDI-P, memang pernah menjual berbagai BUMN kepada asing pada masa kepresidenannya.
Namun, sebenarnya bagaimanakah sikap masing-masing capres terkait perusahaan asing?
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menjamin bahwa bakal calon presiden Joko Widodo alias Jokowi akan bekerja dan mengambil semua keputusan yang berpijak pada Trisakti Bung Karno dan UUD 1945. Meski demikian, Tjahjo menegaskan bahwa Jokowi tak akan sepenuhnya menolak keterlibatan pihak asing.
“Intinya, setiap keputusan politik pembangunan tak lepas dari Trisaksi, pemahaman berdikari di bidang ekonomi bukan berarti anti-Amerika atau asing. Kalau kita kurang, ya boleh saja impor,” kata Tjahjo, Rabu (21/5/2014) di Jakarta.
Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta pun tidak jauh berbeda. Pengamat ekonomir Didik J Rachbini menilai, Hatta Radjasa yang menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto sebagi pro pasar. Karenanya, sebut dia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut, tidak akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing.
“Hatta tidak akan bunuh diri dengan menasionalisasi perusahan asing,” ujar Didik, yang merupakan salah satu kader PAN tersebut, saat menjadi pembicara dalam diskusi Prediksi Arah Perekonomian Indonesia Pasca Pemilu di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo juga membantah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki niatan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan asing.
Hal itu disampaikan terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Youtube yang menyatakan ada capres berbahaya karena berencana melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Ia juga membantah pernyataan itu ditujukan ke Gerindra.
“Prabowo tidak pernah niat nasionalisasi perusahaan asing,” kata Hashim dalam pernyataan persnya yang dirilis 9/5/2014. (dw/kompas)