Jakarta, LiputanIslam.com – Jabatan menteri utama yang ditawarkan kepada Aburizal Bakrie sebagai “balas jasa” atas bergabungnya Golkar ke kubu Prabowo –Hatta, merupakan cikal bakal konsep trisula (tombak bermata tiga) yang menggabungkan semua kekuatan. Kata Prabowo, inspirasi trisula itu datang dari tritunggal Presiden Sukarno yakni Hatta, Sutan Sjahrir dan Sukarno. Ia yakin, cara itu akan membuat Indonesia menghasilkan pemerintahan yang kuat, memperkecil angka kemiskinan dan mendorong kemajuan bangsa, seperti dilansir Nefosnews.com (20/5/2014)
“Kesepakatan kami dengan Gerindra, untuk Indonesia yang lebih baik tentu mendambakan semua kekuatan. Karena itu ada konsep trisula, Pak Prabowo, Pak Hatta (cawapres Hatta Rajasa), dan Aburizal Bakrie (Ical). Yang satu urus politik dan keamanan, satu ekonomi dan kesejahteraan, dan yang satu roda pemerintahan. Ya kalau di luar negeri itu namanya perdana menteri, di sini namanya menteri utama,” kata Aburizal Bakrie.
Mungkinkan ada konsep Trisula di Indonesia?
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Margarito Kamis mengatakan, Indonesia yang menganut sistem presidensial tak mengenal konsep Trisula. Apalagi jika konsep ini diartikan untuk membagi kekuasaan antara presiden, wakil presiden, dan menteri utama.
“Sistem presidensial dibentuk untuk mencegah penyebaran kekuasaan,” kata Margarito saat berbincang dengan Detik.com, Selasa (20/5/2014) malam.
Dalam sistem presidensial menurut dia kekuasaan terpusat penuh di presiden. Bahkan seorang wakil presiden pun tidak memiliki kewenangan apa-apa. Terkait rencana penunjukkan Ical sebagai menteri utama, Margarito menganggap itu gagasan yang bagus. “Namun tidak berdasar secara konstitusi. Ini presidensial, tidak ada menteri utama,” papar Margarito.
Hal yang sama dikatakan oleh pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Denny Indrayana. Apabila menteri utama atau menteri senior yang dimaksud Ical sama dengan perdana menteri, menurut dia tidak bisa diterapkan di Indonesia.
Pasalnya Indonesia menggunakan sistem presidensial, bukan parlementer atau semi parlementer seperti Perancis yang selain ada presiden juga ada perdana menteri. “Kalau menteri senior itu akan dimaknai seperti perdana menteri, ya tidak bisa,” kata Denny.
Menurut Nefosnews.com, meski tidak berdasarkan konstitusi, agar keberadaan posisi menteri utama tidak menyalahi perundang-undangan, Gerindra dan Golkar sedang berpikir dan mengumpulkan ahli tata negara. Para ahli ini akan mencari dasar hukum untuk jabatan baru tersebut. (ba/LiputanIslam.com)