Oleh: Khadija, Blogger
Perhelatan Pilpres baru akan digelar bulan Juli nanti. Meski demikian, pemenang mutlak dari duel pasangan Jokowi-JK versus Prabowo-Hatta sepertinya telah didapat.
Sosok cekatan dan simpatik Jusuf Kalla, walau telah berumur, tetap dipercaya untuk mendampingi Joko Widodo sebagai cawapres. Pasangan Jokowi-JK secara resmi didaftarkan ke KPU pada tanggal 19 Mei 2014. Kepada media JK mengungkapkan, sebagai cawapres Jokowi, dia mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili partai. Sedangkan Golkar, partai tempatnya bernaung sesuai dengan keputusan Rapinmas, bergabung ke barisan Prabowo Hatta. Dengan iming-iming jabatan menteri utama dari Prabowo, Ical pun semakin memantapkan dukungannya.
Dan seperti yang telah diprediksi banyak pihak, suara Golkar akhirnya terbelah. Kabar yang kini santer berhembus, elite Golkar yang merapat ke JK semakin banyak lantaran Ical sebagai Ketua Umum seperti kehilangan kepercayaan karena gagal membawa Golkar yang pemenang kedua Pemilu menuju Pilpres.
“Kami tidak mau JK dibiarkan sebatang kara di tubuh Jokowi. Akui saja kalau Pak JK mantan ketua umum dan dewan pertimbangan Golkar,” jelas Indra J Piliang, Ketua Balitbang DPP Golkar, disela-sela acara deklarasi Forum Paradigma Gerakan Muda Indonesia yang dinisiasi kader muda Golkar untuk mendukung pasangan Jokowi-JK, di Restoran Sari Kuring, Jakarta, pada Selasa (20/5/2014), seperti dilansir Nefosnews.com
Ditempat lain, Poempida Hidayatullah, politisi Golkar yang menjadi juru bicara JK mengatakan, akan membentuk tim relawan pemenangan Jokowi-JK. “Kami akan membentuk tim relawan dan jaringan pemenangan. Tapi, kami juga sedang konsolidasi dengan tim pemenangan Jokowi. Ini perlu waktu. Selain relawan dan jaringan, bahkan ada juga, lumayan banyak dari pengurus Partai Golkar yang mendukung JK,” ujar Poempida seperti diberitakan Tribunnews.com, pada Senin (19/5/2014).
Menurut survei SMRC terhadap tiga calon presiden pada 20-24 April lalu, lembaga ini memperkirakan hampir 40 persen pemilih Golkar mendukung Jokowi, seperti yang diungkap Djayadi, Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kepada Tempo.co
Perpecahan by Design?
Motif apapun yang mendasari terpecahnya suara Golkar, tidak akan mengaburkan fakta: Golkar bermain di dua kaki. Teruji sebagai partai politik yang telah wara-wiri puluhan tahun di tanah air, Golkar telah melahirkan para politisi lihai yang paham betul, bagaimana dan dimana menempatkan dirinya. Belum pernah sepanjang sejarah, partai berlambang beringin ini menjadi oposisi.
Memecah suara ke dalam dua kelompok adalah pilihan yang paling tepat, juga rasional. Hitung-hitungannya: jika pemenang Pilpres adalah Jokowi-JK, maka Golkar telah aman, kadernya lolos sebagai wakil presiden. Sedangkan jika Prabowo-Hatta menang, Golkar pun nyaman dengan Aburizal Bakrie sebagai menteri utama.
Benarkah sikap Golkar jika ditinjau dari segi hukum? Pengamat Politik dari Sinergi Masyarat untuk Indonesia Said Salahudin mengatakan, politik dua kaki yang dilakukan Partai Golkar tidak melanggar undang-undang. Said juga menambahkan, bahwa Golkar mengulangi skenario pada pemilu sepuluh tahun silam.
“Skenario politik yang dimainkan oleh JK dan Golkar persis seperti yang mereka praktikan pada Pemilu 2004 lalu, yaitu politik dua kaki,” ucap Said Salahudin di Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Dia menjelaskan dalam konteks pertarungan strategi politik, Golkar adalah pemenangnya. Golkar pada akhirnya bisa masuk ke kubu Jokowi, tetapi juga ada di dalam kubu Prabowo. “Mau Jokowi ataupun Prabowo yang memenangkan Pilpres, Golkar tetap akan masuk dalam pemerintahan mendatang,” ujarnya. Inilah politik, tidak akan ada yang abadi, kecuali kepentingan.
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini. Silahkan kirimkan ke [email protected]