Jakarta, LiputanIslam.com — Akhirnya Jusuf Kalla (JK) resmi menjadi cawapres untuk Joko Widodo (Jokowi). Lalu, bagaimana dengan Golkar yang berkoalisi dengan Gerindra?
“Saya tidak mewakili Golkar, saya mewakili diri sendiri,” tegas JK usai mendaftarkan diri bersama Jokowi di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014).
Meski tidak mewakili Golkar, JK secara tersirat menegaskan bahwa dirinya tidak akan keluar dari Partai Golkar. Sebab tidak ada aturan yang mengahruskan dirinya keluar dari Golkar meski menjadi cawapres Jokowi. “Memang ada peraturan yang mengharuskan saya keluar?” kata JK
Jokowi dan JK resmi mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini. Keduanya diusung oleh PDIP, NasDem, PKB dan Hanura dengan total 40,45% suara dan 207 kursi DPR.
Sebagai salah satu syarat pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), setiap pasangan wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baik Jokowi maupun JK, masing-masing sudah pernah melaporkan hartanya ke KPK. Jokowi yang juga pengusaha itu tercatat pada Maret 2012, sedangkan JK setelah melepas jabatan Wakil Presiden pada November 2009.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat terakhir di KPK, Jokowi memiliki harta sekitar Rp 27,2 miliar dan US$ 9.876. Dalam laporan itu, Jokowi yang saat ini masih tercatat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu tidak memiliki utang ataupun piutang.
Sekitar tahun 2009, JK tercatat memiliki total harta sekitar Rp 314,5 miliar dan US$ 25.718. Harta JK sebagian besar dalam bentuk 12 lembar surat berharga yang nilai totalnya sekitar Rp 220 miliar. Surat berharga itu dilaporkan JK sebagai perolehan sendiri dengan tahun investasi yang berbeda-beda, mulai dari 1952 hingga 1997. Sebagaimana halnya Jokowi, JK pun sama tercatat tidak memiliki utang maupun piutang. (ba/detik.com/liputan6.com)