mahfudhKita selama ini mengenal Profesor Mahfud MD sebagai sosok intelek, negarawan, sekaligus menjadi representasi profile nasional-religius yang sangat pas. Sebagai salah satu putera terbaik NU, tak ada yang meragukan religiusitas Profesor Mahfud.

Kenegarawanan dan nasionalisme Prof Mahfud kembali mengemuka saat ia mewanti-wanti adanya kelompok yang bisa mengancam keruntuhan NKRI: kelompok pertama, kelompok yang mengidamkan Khilafah ala Turki Utsmani. Tidak sulit untuk menebak kelompok yang dimaksud oleh Prof Mahfud. Siapa lagi yang sedemikian gencar bicara tentang khilafah selain Hizbut Tahrir? Kelompok ini memang menolak NKRI dan itu terang-terangan mereka sampaikan, bisa dilacak di website resmi Hizbut Tahrir.

Kemudian, kelompok kedua adalah gerakan Wahabi yang disebut Prof Mahfud ingin menggusur paham Islam Sunni di Indonesia. Kelompok ini juga tidak terlalu sulit untuk dilacak dan dibuktikan. Pernyataan-pernyataan takfiriah mereka, ditambah dengan dukungan total terhadap terorisme global (misalnya, dukungan pada ISIS/Islamic States of Iraq and Syam), membuat kelompok Wahabi ini sangat jelas dalam merepresentasikan faham yang bisa mengancam NKRI. Kelompok Wahabi bahkan menyebut pemerintahan RI sebagai thaghut yang harus diperangi.

Kelompok ketiga yang disebut Prof Mahfud sebagai ancaman bagi NKRI adalah kelompok yang menghendaki negara model Mullah di Iran. Di sini, sebagian kening akan berkerut. Apa indikasinya? Apakah karena di Indonesia ada penganut mazhab Syiah, dan karena Iran negara bermazhab Syiah, maka Prof Mahfud mengambil kesimpulan bahwa orang Syiah Indonesia ingin membentuk pemerintahan ala Iran?

Dalam rangka tabayun, Liputan Islam menghubungi Ali Shahab, Ketua Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran.

Liputan Islam (LI): Apakah yang dimaksud dengan negara Mullah Iran? Sebelum ini ada desas-desus yang disebarkan sebagian ustad radikal di Indonesia, bahwa alumnus Iran ingin membuat negara Syiah Indonesia. Apa benar demikian?

Ali Shahab (AS): Tidak ada istilah Negara Mullah  Iran. Yang ada adalah Negara Islam atau al-Hukumah al-Islamiyyah. Hanya saja, di Iran bercorakkan “wilayatul-faqih”, yaitu bahwa kekuasaan eksekutif tertinggi ada di tangan seorang pemimpin atau rahbar yang berasal dari kalangan ulama, yang dipilih oleh Dewan Ahli yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Sedangkan pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih rakyat langsung. Sistem yang dianut Iran ini hanya berlaku di Iran saja. Itu adalah pilihan rakyat Iran yang harus kita hormati. Sedangkan negara lain masing-masing dengan sistemnya sendiri,  sesuai dengan pilihan rakyatnya. Tidak ada keharusan menjalankan sistem wilayatul faqih bagi masyarakat Syiah di tempat lain. Bahkan di Irak yang nota bene mayoritas Syiah rakyatnya memilih sistem lain.

LI:Bagaimana dengan Indonesia, apa mungkin mendirikan negara berbasis Wilayatul Faqih?

AS: Pertama, adalah mustahil mendirikan negara Islam Syiah di Indonesia.  Wong Muslim Indonesia mayoritasnya Sunni kok, sedangkan jumlah orang Syiah tidak lebih dari 1 persen Kedua,  sudah menjadi prinsip penganut  Syiah  Indonesia (termasuk alumnus Iran) bahwa mereka menerima dan meyakini bahwa Pancasila adalah satu-satunya azaz bernegara di Indonesia, bahkan mereka tidak pernah mengkhayal sekalipun untuk mendirikan negara Islam Syiah. Tidak ada bukti dan data sedikitpun yang menunjukkan adanya  keinginan mendirikan Negara Syiah oleh alumnus Iran atau kaum Syiah Indonesia. Jadi,  Ini adalah isu murahan yang sama sekali tidak ada nilai validitasnya.

LI:Bisa dijelaskan, Sistem Wilayatul Faqih itu apa? 

AS: Konsep dasar wilayatul faqih (WF) adalah sistem pemerintahan yang dipimpin ulama dengan kualifikasi faqahah (keilmuan yang mendalam di bidang agama), ‘adalah (integritas moral dan kenegarawanan), dan kafa’ah (kapabilitas kecakapan dalam mengelola pemerintahan). Proses penetapan ulama yang memerintah pun dilalui lewat sistem demokrasi. WF adalah demokrasi plus. Rakyat tetap sebagai pihak yang paling berdaulat, karena merekalah yang memilih lewat pemilu. Hanya saja, pilihannya dibatasi pada mereka yang betul-betul teruji memiliki tiga kualifikasi di atas.

Kalaulah ada orang yang ingin mendirikan sistem WF di Indonesia, kan artinya musti lewat demokrasi juga? Ketika mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut Ahlussunnah, tentu rasanya tidak mungkin disetujui.

Perlu diketahui juga, pemerintahan Wilayatul Faqih Iran berdiri lewat referendum yang sangat transparan di bawah pengawasan ketat PBB dan unsur-unsur internasional. Dalam referendum di Iran tahun 1979, 98,2% rakyat setuju dibentuknya  Republik Islam Iran.

LI:jadi penganut Syiah Indonesia tidak berkiblat ke Iran?

AS: yang dimaksud kiblat itu apa? Setahu saya, selama ini kaum Syiah Indonesia hanya merujuk pada ulama Iran dalam masalah fiqih, karena ada konsep taqlid (patuh pada fatwa ulama). Terkait dengan hukum-hukum di luar negeri, para ayatullah di Iran pun selalu memfatwakan agar setiap warga negara tunduk pada hukum dan aturan resmi yang berlaku di negara masing-masing. Konsep makar, atau melawan pemerintah, sama sekali tidak pernah difatwakan oleh ayatullah di sini. Kalau ada orang Indonesia taat pada fatwa Ayatullah Khamenei di bidang fiqih, itu tak beda dengan umat Sunni Indonesia yang patuh pada fatwa Syekh Yusuf Qardhawi, atau ulama asal Mesir lainnya.

Dari berbagai pidato dan tulisan Ayatullah Khamenei, dapat disimpulkan bahwa tidak ada fatwa khusus terkait tugas-tugas para pengikutnya di Indonesia. Bahkan, bila diamati khutbah-khutbah beliau, secara umum Ayatullah Khamenei sangat menekankan para penganut mazhab Syiah di seluruh dunia untuk menjadi warga negara yang baik, mengikuti hukum yang berlaku, serta menyebarkan ajaran Islam yang hakiki. Yang dimaksud Islam hakiki di sini adalah Islam yang juga menaruh perhatian kuat terhadap perlawanan atas kezhaliman dan penegakan keadilan.

Mungkin kali ini kita terpaksa memaklumi, Prof Mahfud juga manusia; yang bisa salah data atau salah menganalisis. (LiputanIslam.com/dw)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL