Oleh: Ayudia az-Zahra, Blogger

tki-telantar-di-kolong-jembatan-arab-saudi-_110324150258-165

TKI di kolong jembatan Arab Saudi. Sumber foto: Republika

Ketika pertama kali saya mendengar kasus Satinah, saya merasa sangat iba. Masih terbayang di pelupuk mata eksekusi mati Ruyati binti Satubi, yang harus mengakhiri hidupnya di ujung pedang sang algojo Arab Saudi, setelah terbukti membunuh majikannya Khairiya binti Hamid Mijlid pada 2010 silam. Sesak rasanya jika peristiwa itu kembali berulang.

Namun melihat pro-kontra yang terjadi di masyarakat saat ramai para tokoh menggalang dana untuk membayar diyat Satinah – yang jumlahnya 7 juta riyal (21 miliar rupiah) mengharuskan saya untuk melihat peristiwa ini lebih dalam, terutama terhadap pihak yang menolak dan mengecam penggalangan dana tersebut. Berikut alasannya yang berhasil saya simpulkan dari komentar-komentar mereka di media massa :

Pertama, Satinah memang bersalah dan telah mengakui perbuatannya. Dengan kata lain, dia adalah seorang pembunuh, sekaligus pencuri. Apakah layak kita membela seorang pembunuh dan pencuri habis-habisan hingga merogoh kocek sejumlah 21 miliar? Di Indonesia, terkadang seorang maling ayam saja bisa digebukin sampai babak belur, lalu mengapa untuk kasus Satinah, kita rela membayarkan sejumlah uang yang sedemikian besar? Apakah tidak lebih baik jika uang tersebut digunakan untuk membantu TKI yang terlantar di Arab Saudi?

Kedua, dilihat dari sudut pandang resiko pekerjaan. Setiap pekerjaan, apapun itu pasti memiliki resiko. Jadi tukang ojek resikonya nabrak atau ditabrak. Jadi pekerja bangunan resikonya kena reruntuhan bangunan. Jadi pilot dan pramugari resikonya pesawat bisa jatuh, ditembak atau menghilang. Begitu pula untuk TKI, resikonya ketemu majikan yang tidak beres. Seharusnya ketika mendapatkan majikan yang karakternya tidak baik, lakukan sesuatu. Melapor ke kedutaan atau ke badan penyalur TKI, sehingga tidak sampai harus membunuh. Apakah hanya TKI yang menyumbangkan pundi-pundi rupiah kepada negara? Sepertinya tidak, karena rakyat Indonesia, juga taat dan bayar pajak untuk negara.

Ketiga, jumlah diyat yang sangat besar. 21 miliar, mungkin cukup untuk memberikan beasiswa kepada ribuan anak- anak Indonesia yang masih kekurangan kondisi perekonomian keluarganya. Mungkin cukup untuk membantu mengobati rakyat Indonsia yang sedang sakit dan tak mampu berobat lantaran tidak memiliki uang. Sedangkan jika dibayarkan untuk Satinah, maka kita hanya menyelamatkan seorang yang telah melakukan pembunuhan dan pencurian.

Keempat, trauma akan kasus TKI sebelumnya. Darsem begitu namanya, TKI yang lolos dari hukum pancung di Arab Saudi. Setelah kembali ke Indonesia dan menerima dana lebih dari Rp 1,2 miliar dari pemirsa TVOne, Darsem hidup ‘gemerlap’. Sumbangan untuk Darsem dari pemirsa TVOne, semula dimaksudkan untuk membantu membayar diyat bagi ibu satu anak itu sebesar Rp 4,7 miliar. Namun diyat itu kemudian dibayar oleh pemerintah. Sehingga dana pemirsa TVOne yang terkumpul, diserahkan semua kepada Darsem.  Pengacaranya, Elyasa Budianto, bercerita, keluarga Darsem saat ini berlimpah harta. Selain membeli sawah dan membangun rumah, Darsem juga terlihat mengoleksi perhiasan emas. “Dia sekarang kalau ke mana-mana pakai emas, sudah kayak toko berjalan. Saya tidak enak juga melihatnya, itu kan uang sumbangan ya,” kata Elyasa saat berbincang dengan Detik.com, Jumat (5/8/2011).

Kelima, masih ada 246 orang TKI (berita lain ada yang menyebutkan 265) yang menunggu hukuman mati di luar negeri. Seandainya saja masing-masing TKI bisa dibebaskan dengan membayar diyat sejumlah yang diminta oleh majikan Satinah, maka berapakah uang yang harus dibayarkan pemerintah untuk itu?

Pro dan kontra itu memang akan selalu ada, mungkin apa yang ditulis oleh Prof Muhammad A S Hikam, Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Persatuan Nasional  di jejaring sosial [saya telah diizinkan beliau untuk memposting ulang] patut direnungkan kembali. Benarkah hukuman mati TKI ini telah ditunggangi?

Hukuman Mati TKI dan Politisasi

Setiap kali ada kabar tentang eksekusi mati TKI di Arab Saudi, atau hukuman mati di Malaysia, Singapura, dan negara lainnya, maka muncul pemandangan kontradiktif antara publik dan pemerintah. Publik umumnya menunjukkan simpati luar biasa terhadap sang korban dan menganggap pemerintah telah gagal melindungi warga negara yang diamanatkan konstitusi. Jika kemudian ada infomasi-informasi  yang lebih sensasional dari kalangan LSM atau kelompok pegiat HAM, makin menjadi-jadilah sentimen tersebut.

Dipihak pemerintah biasanya adalah pembelaan diri bahwa pihaknya telah berupaya maksimal, dan bahkan mengeluarkan anggaran negara yang berjumlah besar yang kadang terasa tidak masuk akal sehat. Bagaimana bisa seorang yang dituduh, didakwa, dan divonis kriminal di negara lain dibela dengan uang milyaran, sementara jutaan rakyat yang masih membutuhkan biaya untuk hidup malah tak diperhatikan. Fenomena kontradiksi ini muncul sebagai implikasi dari kecenderungan ketidak percayaan yang tinggi terhadap pemerintah di satu pihak, dan ketidak-pahaman publik mengenai persoalan TKI serta hukum di luar Indonesia dipihak lain.

 Tentu ada faktor lain, seperti politisasi masalah TKI dan media yang memanfaatkan peristiwa tersebut untuk meningkatkan rating mereka. Selain itu kemampuan komunikasi publik yang dimiliki lembaga pemerintah sangat rendah sehingga pejabat-pejabat terkait masalah TKI selalu terkesan menunggu dan tidak pro-aktif. Penjelasan akademis yang memberikan perspektif hukum seperti yang dikemukakan Prof. Dr. Hikmahanto dari UI, nyaris jarang disosialisasikan. Padahal dimensi keadilan dan kepastian hukum ini sangatlah penting dipahami publik. Bukan hanya sentimentalitas dan politisasi kasus TKI saja yang menjadi wacana dominan. Kasus Satinah yang kini marak diekspose tidak akan menjadi peristiwa terakhir, jika persoalan TKI dan kriminalitas di negara asing tidak dituntaskan secara rasional.

 Indonesia dan pemerintahnya akan selalu menjadi mangsa empuk bagi sensasionalisme dan politisasi kelompok-kelompok serta orang-orang  yang memanipulasi isu solidaritas warga, HAM, kebijakan ketenagakerjaan yang salah dll. Sementara nasib TKI di negara-negara asing akan juga tak berubah banyak karena perhatian publik di negeri sendiri hanya muncul secara massif ketika terjadi kasus-kasus hukuman mati. Padahal kasus-kasus tersebut  belum dipahami secara memadai dan proporsional, sehingga jelas apakah pantas dibela atau tidak.

———–

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini. Silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*