Baghdad, LiputanIslam.com –  Perdana Menteri Irak Adil Abdul-Mahdi pada Rabu malam (02/10/2019) mengumumkan jam malam di Baghdad yang diterapkan sejak Kamis pagi (03/10/2019) sampai pemberitahuan selanjutnya.

Televisi resmi Irak melaporkan bahwa Abdel-Mahi selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata Irak menerapkan jam malam untuk semua jenis kendaraan di ibu kota, kecuali mobil ambulan dan mobil lain yang membawa pasien darurat.

Jam malam diterapkan menyusul meluasnya aksi protes anti-pemerintah selama dua hari berturut-turut hingga berubah menjadi kerusuhan, terutama di ibu kota dan provinsi-provinsi selatan, yang menjatuhkan sejumlah korban jiwa dan luka.

Dilaporkan sebelumnya bahwa pasukan anti huru-hara Irak telah menembakkan peluru tajam dan gas air mati untuk mencegah serbuan massa ke bandara internasional di Baghdad.

Pemerintah Irak juga menerapkan jam malam di kota-kota wilayah selatan negara ini menyusul maraknya aksi unjuk rasa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Baghdad, Rabu, mengumumkan libur untuk hari Kamis akibat kerusuhan yang melanda Baghdad.

Baca: Jika Perang Iran vs AS Terjadi, Baghdad akan Dukung Teheran

Televisi resmi Irak melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Najah al-Shammari mengumumkan status siaga untuk seluruh satuan militer menyusul adanya gelombang protes.

Baghdad dan sejumlah provinsi selatan negara ini selama dua hari berturut-turut dilanda unjuk rasa yang menuntut perbaikan kesejahteraan hidup dan penyediaan lapangan kerja.

Unjuk rasa itu berujung ricuh ketika aparat keamanan berusaha membubarkan massa dengan water canon dan gas air mata, dan bahkan sempat terjadi penembakan dengan peluru tajam hingga satu orang pengunjuk rasa tewas dan beberapa lainnya cidera.

Baca: Pasukan Relawan Irak Nyatakan Ada Lampu Hijau untuk Balas Israel

Sementara itu, ulama muda berpengaruh Irak, Sayid Moqtada Sadr, mengecam kekerasan aparat terhadap massa pengunjuk rasa, sembari menjelaskan alasan dirinya tidak menyerukan kepada para pendukungnya untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa.

“Kami tidak ingin dan tidak memandang maslahat untuk pengubahan unjuk rasa kerakyatan berubah menjadi unjuk rasa bernuansa golongan. Seandainya tidak demikian niscaya kami telah memerintahkan kebangkitan reformasi dengan demonstrasi bersama mereka, tapi kami ingin menjaga kerakyataan itu sepenuhnya,” ungkap Moqtada Sadr di Twitter.

Dia menambahkan, “Kami menghendaki kedamaian unjuk rasa. Seandainya unjuk rasa itu didukung dengan konsentrasi damai ataupun mogok umum niscaya seluruh rakyat akan berpartisipasi.” (mm/rtarabic)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*