Politik dan uangJakarta, LiputanIslam.com — Berbagai nama yang mengisi posisi penting di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, acapkali menuai kecaman. Pada saat kampanye lalu, Jokowi berulang-ulang menyatakan kepada masyarakat bahwa tidak ada transaksi politik antara dia dan para pendukungnya, baik di barisan partai politik maupun relawan. Namun setelah terpilih sebagai presiden, satu persatu pendukung Jokowi memegang posisi strategis.

Berikut ini, adalah pilihan-pilihan Jokowi-JK yang menuai kontroversi, dan dinilai sebagai politik ‘balas budi’;

Pertama, komposisi menteri di Kabinet Kerja. Saat ini, ada 15 menteri yang berasal dari partai politik pendukung Jokowi-JK, yaitu  dari PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. (Baca: Tiga Rektor Jadi Menteri)

Kedua, penunjukan Brigadir Jenderal Muhammad Andika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, yang tak lain adalah menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Mahmud Hendropriyono, penasehat Tim Transisi.

Ketiga, penunjukan HM Prasetyo, politisi Partai NasDem sebagai Jaksa Agung. Keputusan ini sangat banyak menuai kecaman, karena jauh-jauh hari, berbagai pihak telah mengingatkan Jokowi agar tidak menempatkan anggota partai sebagai Jaksa Agung. Menanggapi derasnya kritikan, Jokowi langsung meminta Prasetyo membuktikan bahwa ia sanggup (bekerja secara) independen. Jika ada intervensi-intervensi politik, kata Jokowi, maka ia tidak ragu untuk mengganti. (Baca: Jaksa Agung Dari Parpol Harus Buktikan Integritas)

Keempat, penunjukan Nusron Wahid, politisi Partai Golkar sebagai Kepala BNP2TKI. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan, Nusron dipilih lantaran kedekatan dan dukungannya kepada Jokowi pada saat pilpres. Namun, keputusan ini dinilai juga tidak tepat sebab sosok Nusron tidak punya latar belakang mengurusi permasalahan TKI. Apalagi, saat ini permasalahan perlindungan TKI di luar negeri masih minim perhatian pemerintah. Koordinator TKI Malaysia Figo Kurniawan, menyatakan bahwa TKI  meragukan kemampuan Nusron, sebagaimana dikutip dari gatra.com, 28 November 2014.

Dan kekhawatiran TKI terbukti, dengan keputusan Nusron yang urung menghapuskan KTKLN karena dianggap bermanfaat. TKI pun menjerit, apalagi pada akhir Novemer 2014, Presiden Jokowi saat berdialog dengan TKI telah memberikan instruksi untuk menghapus KTKLN. (Baca: KTKLN Batal Dihapus, BMI Menjerit)

Kelima, Diaz Hendopriyono. Putra dari AM. Hendropriyono ini, baru saja didaulat sebagai komisaris PT Telkomsel. Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui, pemerintah turut andil dalam keputusan ini. Namun, latar belakang Diaz yang tidak meyakinkan, membuat adanya tanda tanya besar di kalangan internal. Diaz adalah Ketua Kawan Jokowi yang berlatar belakang pendidikan Administrasi Negara dan berpengalaman sebagai konsultan politik. Namun kini, ia menjadi sosok penting di bisnis bidang telekomunikasi. (Baca: Anak Hendropriyono Ditunjuk Jadi Komisaris PT Telkomsel). (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*