LiputanIslam.com – Krisis Irak boleh dibilang merupakan krisis multidimensional. Namun, dimensi yang paling krusial layak diteropong dari mobilisasi media Arab Timur Tengah bercorak Wahabi/Salafi dalam upaya memberikan tekanan psikologis terhadap pemerintah dan rakyat Irak.
Tak terbantahkan bahwa kelompok yang menamakan dirinya Daulat Islam Irak dan Suriah (ISIS/ISIL/DAISH) adalah gerombolan bersenjata berdarah dingin dan ekstrimis raja tega, sebagaimana sudah sering dijelaskan oleh berbagai lembaga internasional. Namun demikian, keberadaan dan aksi-aksi mereka oleh sebagian media Arab menjadi bahan yang sangat menarik untuk melancarkan perang psikologis terhadap Irak. Dengan demikian, ISIS bukan saja dimanja dengan dukungan dana, senjata dan logistik dari beberapa negara Barat dan sekutunya di Timur Tengah, melainkan juga ditimang dengan mobilisasi media untuk menyudutkan dan menekan mental pemerintah dan rakyat Irak yang sedang berapi-api untuk membasmi milisi pengacau keamanan, ISIS.
Secara psikologis, Irak dibidik dari dua arah. Di satu arah, ISIS rajin memamerkan gambar dan video dokumentasi keberingasannya melalui media-media online mereka dan di berbagai jejaring sosial. Tujuannya tak lain memroduksi ketakutan di tengah masyarakat Irak. Di lain arah, berbagai media Arab dan Barat memroduksi propaganda yang sasaran bidiknya adalah persatuan rakyat Irak. Dalam hal ini, al-Jazeerah, al-Arabiya dan BBC berbahasa Arab termasuk media yang paling gencar.
Untuk melancarakan tekanan psikologis itu, belakangan ini setidaknya ada enam trend yang diperagakan oleh media-media anti Irak tersebut sebagai berikut;
Pertama, mengangkat isu “revolusi Ahlussunnah” dengan cara menggeser nama ISIS dengan “komunitas-komunitas suku Sunni Irak”. Trend ini menjadi pegangan media seperti al-Arabiya binaan rezim Arab Saudi serta berbagai media lain yang berbasis negara-negara Arab Teluk Persia, khususnya Uni Emirat Arab. Al-Arabiya, misalnya, saat memberitakan pergerakan militan ISIS pernah menyebutkan, “Para revolusiner suku-suku Irak bergerak menuju Baghdad.” Ketika ISIS menduduki beberapa pintu perbatasan Irak-Suriah, al-Arabiya juga memilih diksi “komunitas-komunitas suku Ahlussunah” ketimbang menyebutkan nama ISIS.
Contoh lain, media itu juga memelesetkan “tentara Irak” dengan istilah “tentara Maliki (Perdana Menteri Irak)”, dan bahkan dengan diksi “milisi Maliki”. Tujuannya jelas membangun opini yang memisahkan tentara nasional dan rakyat Irak dari Maliki dan pemerintahannya yang sah.
Kedua, membesar-besar pergerakan ISIS. Beberapa media seperti al-Jazeera, al-Arabiya serta BBC dan Sky News edisi bahasa Arab tekun membesar-besarkan serangan-serangan ISIS. Mereka bahkan tak segan-segan melansir berita-berita hoax.
Dalam beberapa hari lalu, misalnya, mereka berulang kali memberitakan pendudukan kilang minyak Baiji oleh ISIS. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah pengosongan komplek itu dari semua pekerja demi keselamatan mereka, sedangkan komplek itu sendiri masih dikontrol dan dipertahankan oleh pasukan Irak.
Di bagian serambi situs al-Jazeera, judul-judul berita yang dipajang selalu saja kalimat-kalimat tentang kemajuan dan keberhasilan pergerakan dan aksi militan ISIS di Irak, setelah sebelumnya di Suriah. Padahal, milisi produk jaringan teroris internasional al-Qaeda itu akhirnya keteteran dan kalang kabut di obrak-abrik tentara Irak dan Suriah. Kalaupun ada serangan dari ISIS maka yang terjadi kebanyakan adalah aksi-aksi bom bunuh diri, aksi yang umumnya dilakukan oleh orang-orang kalah dan tidak menemukan cara lain.
Ketiga, men- “Sunni-Syiah”-kan krisis Irak. Pembentukan opini destruktif ini digalang dan digarap dengan sangat rapih, serius dan terencana oleh media-media konservatif Arab. Isu sektarianisme menjadi bekal utama mereka untuk menebar keresahan. Koran al-Sharq al-Awsat milik keluarga bangsawan Saudi, misalnya, ketika ulama Syiah Irak Grand Ayatollah Ali al-Sistani mengeluarkan fatwa jihad terhadap ISIS malah melansir artikel yang memrotes fatwa itu. Berlagak risau, koran terbitan London itu menyatakan fatwa tersebut dapat mengobarkan perang Sunni-Syiah. Padahal, jelas bahwa apa yang diserukan Sang Ayatullah tak lain ialah kebangkitan rakyat melawan para pengacau ISIS yang mulai merajalela dan menebar kebengisan di banyak tempat.
Lagi pula, ISIS yang berfahamkan Wahabi/Salafi ekstrem jauh berseberangan dengan faham damai dan ramah Ahlussunnah yang dianut oleh sebagian rakyat Irak. Karena itu, fatwa al-Sistani lantas diikuti oleh fatwa serupa dari para ulama Ahlussunah Irak. Di berbagai kawasan yang penduduknya bermazhab Sunni terbukti banyak relawan yang ikut bangkit memerangi ISIS, kelompok yang salah satu misinya adalah menghancurkan makam-makam suci Syiah maupun Sunni. Ahlussunah di Irak dan di negara manapun sudah pasti tersayat perasaannya apabila ISIS meluluh lantakkan makam tokoh sufi besar semisal Syekh Abdul Qadir Jaelani.
Keempat, menebar isu campur tangan Iran. Isu ini sudah pernah melanda Timur Tengah dengan skala yang sangat masif ketika diktator Irak Saddam Hossein terjungkal. Sekarang isu itu kembali berhembus santer bersamaan dengan tergalangnya kekuatan besar di Irak untuk membereskan munculnya gerombolan ISIS secara fenomenal di beberapa provinsi Irak.
Untuk menyudutkan pemerintah Teheran dan Baghdad, berbagai media Arab bercorak Wahabi gencar menggiring pembacanya agar memandang Nouri al-Maliki sebagai boneka Iran di Irak. Mereka membangun opini bahwa pengaruh Iran harus dibendung di Irak.
Kelima, menebar isu adanya kerjasama Iran dengan Amerika Serikat (AS). Dalam rangka ini al-Jazeera antara lain memajang tulisan, “Apakah Iran Akan Sejalan Dengan Setan Besar?” Sedangkan al-Arabiya menuliskan, “Pesawat nirawak AS berada di sisi pasukan Quds Iran.”
Isu kerjasama Iran dengan AS dan bahkan dengan rezim Zionis Israel di Irak semula dihembuskan oleh media-media informal dan radikal milik kaum Wahabi, tapi belakangan al-Jazeera dan al-Arabiya ikut-ikutan mencetak opini “Iran sebagai musuh Ahlussunnah dan AS sebagai musuh Islam telah bergandengan tangan untuk memerangi Ahlussunnah di Irak.”
Keenam, menebar propaganda disintegrasi Irak atau minimal perubahan struktur pemerintahannya. Media Arab bercorak Wahabi secara kontinyu menebar propaganda bahwa pemerintahan Maliki adalah pemerintahan sektarian dan fasis. Mereka menyebut Maliki sebagai biang krisis Irak. Dengan semua alasan ini, mereka memastikan bahwa Irak harus dibagi menjadi tiga, masing-masing untuk Syiah, Ahlussunnah dan Kurdistan. Atau setidaknya struktur pemerintahan diubah sedemikian rupa agar posisi Syiah lemah dan Arab Saudipun dapat menancapkan pengaruhnya di Irak. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah media Arab itu mengangkat masalah disintegrasi Irak dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai narasumber.
Semua ini menjadi trend media Arab anti pemerintah Irak ketika demokrasi sedang tergalang di Irak dan hasil pemilu parlemen Irak belakangan ini membuahkan hasil yang berseberangan dengan keinginan Arab Saudi dan Israel. Demokrasi yang sudah berjalan di Irak menjadi pemandangan yang menyakitkan bagi rezim-rezim konservatif Arab yang sama sekali tidak mengenal prinsip kedaulatan rakyat.
Di antara semua kenakalan media anti pemerintah Irak itu, tindakan yang tentunya paling berbahaya adalah penyelubungan ISIS dengan kemasan Ahlussunnah dan penebaran adu domba antara Sunni dan Syiah. Padahal faktanya jelas tidak demikian. Terbukti bahwa tidak sedikit penduduk Sunni Irak yang ikut tergabung dalam relawan jihad melawan terorisme ISIS. Tragisnya, trend yang sama ternyata juga menjangkiti berbagai media di Indonesia. (mm)