Pesan untuk Jokowi: Hati-hati Berinvestasi

0
167

Diambil dari Mongabay

LiputanIslam.com – Dalam acara Musrenbangnas 2019, Presiden Jokowi mengeluhkan sulitnya mengurus izin investasi di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Meskipun menurutnya jumlah izin sudah berkurang dari sebelum dia menjadi presiden, namun jumlah tersebut masih belum memuaskan baginya. Hingga dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa jika bisa, investasi tidak perlu melakukan izin.

“Kalau perlu, investasi tidak usah pakai izin,” ucap Jokowi saat membuka Musrenbangnas 2019 di Jakarta, Kamis (9/5) lalu.

Jokowi pun menambahkan, investasi yang berorientasi ekspor dan subtitusi barang impor harus dipermudah izinnya. Ini artinya bahwa investasi harus dibuka selebar-lebarnya tanpa kesulitan izin di Indonesia.

Di saat yang hampir bersamaan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menghimbau agar pihak Indonesia lebih berhati-hati dalam menerima investasi dari negara lain, khususnya Cina atau Tiongkok. KPK memperingatkan bahwa perusahaan di Tiongkok belum memiliki tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), sehingga harus diwaspadai.

Baca: Diingatkan KPK Soal Investasi dengan Cina, Luhut Ingatkan Balik KPK untuk Belajar dari Cina

Menurut laporan Doing Business 2019, Indonesia berada di peringkat 73 dunia dengan catatan bisnis tersulit, sehingga kurang begitu menarik bagi perusahaan asing untuk menanam investasi di Indonesia. Berbeda dengan Malaysia yang menempati peingkat 15. Sedangkan persoalan perizinan dalam memulai bisnis atau investasi, Indonesia berada di peringkat 134 dari 190 negara.

Selama menjabat, Jokowi telah memangkas 201 jenis izin. Dari yang awalnya berjumlah 259 menjadi 58 jenis izin saja. Hal ini tentu lebih baik namun tetap memberatkan para pengusaha baik asing maupun nusantara sendiri untuk memulai investasi atau bisnis di Indonesia.

Untuk memikirkan apa yang disarankan oleh KPK, Indonesia harus mengkaji ulang dan tentu waspada dengan investasi dari Tiongkok apalagi tercatat bahwa investasi dari Tiongkok menduduki peringkat ketiga di Indonesia sekitar 8,3% dalam tiga tahun terakhir. Dari sini, tentu pernyataan ‘tidak perlu izin’ dari seorang presiden sangat mengkhawatirkan Indonesia dari banyak sisi karena dampak dari investasi itu ada positif dan ada negatifnya. Dampak positif dari semakin banyaknya investasi di sebuah negara memang berarti kemajuan karena bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun dampak negatifnya adalah ketika dilihat dari sisi lingkungan maupun sosial khususnya. Seringkali lingkungan menjadi sisi yang dikorbankan atas investasi.

Ucapan ‘tidak perlu izin’ harus diubah karena bisa semakin memperburuk dampak negatif dari sebuah investasi. Kebijakan yang lebih baik bukan ‘tidak perlu izin’ melainkan memperbaiki proses perizinan agar mudah bagi investasi atau bisnis yang tepat sasaran dan tepat guna. Kebijakan memperbaiki proses perizinan bisa dengan cara bercermin dari negara-negara maju dalam proses perizinan mereka. Daerah yang paling baik dalam menerapkan proses perizinan namun tetap berdampak positif dari banyak sisi adalah New Zealand dan Slovenia.

Faktor AMDAL harus dimasukkan dalam proses perizinan, meskipun beberapa tahun lalu AMDAL digosipkan akan dihilangkan karena dianggap menghambat investasi. Hal ini tentu tidak benar. Yang menghambat perizinan investasi tentu bukan AMDAL karena banyak negara lain yang menduduki peringkat tinggi dalam kemudahan izin bisnis atau investasi termasuk ke dalam negara yang memiliki pengelolaan lingkungan yang cukup baik dan ketat seperti yang tertera di Environmental Performance Index.

Contohnya New Zealand yang menduduki peringkat pertama dalam kemudahan bisnis merupakan negara yang menduduki peringkat ke-17 dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Lalu negara Denmark yang menduduki peringkat ke-3 dalam kemudahan berbisnis merupakan negara peringkat ke-3 dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Sehingga menghilangkan AMDAL dalam proses perizinan tidak menjamin peringkat Indonesia membaik. Investasi harus tetap mengacu pada pembangunan berkelanjutan yang tentunya menerapkan AMDAL. Dengan ini, Indonesia akan lebih tahu mana investasi yang baik dan mana investasi yang buruk bagi Indonesia sendiri. Investasi yang baik harus dipermudah proses perizinannya. Selain memberikan kemajuan ekonomi, lingkungan di Indonesia pun tetap terkelola secara baik.

Selain dua hal di atas, ada banyak sektor lain yang juga harus dimasukkan dalam proses perizinan memulai berbisnis atau berinvestasi di Indonesia, yaitu HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, keadilan, perlindungan konsumen, dan pengembangan masyarakat. Dengan memenuhi semua sektor ini, tentu Indonesia akan menjadi negara yang memiliki investasi sehat.

Lalu bagaimana dengan investasi dari Tiongkok? Sebenarnya tidak perlu mencurigai Tiongkok saja yang memiliki tata kelola investasi yang buruk, negara-negara lain pun perlu diwaspadai jika ingin berinvestasi di Indonesia. Tiongkok memang terkenal dengan pragmatisme para pengusahanya, karena mereka mampu berbisnis di berbagai negara baik yang memiliki persyaratan bisnis cukup ketat sampai negara yang memiliki persyaratan bisnis longgar. Dengan mudah mereka mampu memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh sebuah negara. Tiongkok pun mendapat perhatian khusus di FCPA karena terkenal masih menggunakan suap dalam berbisnis di Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mengatasi investasi dari Tiongkok adalah dengan membuat tata kelola yang baik dan ketat di Indonesia, sehingga mau tidak mau Tiongkok harus menyesuaikan dengan tata kelola yang ada di Indonesia.

Baca: Ekonom Nilai Target Pertumbuhan Investasi Sulit Tercapai

Selain itu, kita sebagai tuan rumah harus menentukan investasi seperti apa yang kita inginkan untuk memajukan negara. Tiongkok dikenal sebagai negara yang memiliki teknologi berkelanjutan. Dalam berinvestasi dengan mereka, kita harus meminta teknologi terbaru dan canggih, bukan teknologi medioker atau kuno. Kita akan mendapatkan teknologi seperti yang kita minta. (Ay/Mongabay)

DISKUSI: