LiputanIslam.com — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mendengarkan suara berbagai kelompok masyarakat yang mengkritisi dan bahkan menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang akan dibahas.
Menurut HNW, hal itu sejalan dengan penolakan atau kritik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Purnawirawan TNI/Polri dan berbagai Ormas atau kelompok-kelompok masyarakat yang menolak RUU HIP karena tidak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966.
Dia mengatakan TAP MPRS itu masih berlaku, relevan dan diyakini akan membentengi Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan sudah 2 kali melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia serta adanya pengaburan dengan penyebutan Pancasila yang menjadi Trisila dan Ekasila.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan ketika FPDIP sebagai pengusul awal RUU HIP berubah sikap dengan menerima TAP MPRS XXV/1966 dan mengusulkan ideologi-ideologi lainnya serta penghapusan pasal 7 soal Trisila dan Ekasila, maka rasionalnya naskah akademik dan draf RUU ini juga perlu dibuat ulang dan diubah secara mendasar.
“Karena adanya perubahan yang mendasar pada konsideransnya, tentunya juga berimplikasi kepada landasan yuridis dan landasan sosiologis akibat reaksi penolakan dari banyak pihak, maka sebaiknya RUU HIP ini ditarik terlebih dahulu oleh Baleg dan tidak dilanjutkan pembahasannya. Hal itu agar disiapkan naskah akademik dan diperbaiki kontennya sesuai dengan kebenaran sejarah dan sesuai dengan kritik dan saran dari rakyat, pakar, urnawirawan TNI/Polri, dan ormas,” tuturnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6).
Menurutnya, publik sudah menyikapi sangat kritis RUU HIP, bukan lagi hanya soal tidak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS No. XXV/1966, juga “kecolongan” penyebutan trisila dan ekasila, tetapi masalah-masalah dalam RUU HIP yang tersebar di beberapa pasal, seperti yang ada di Pasal 4, 5, 6 dan 8 RUU HIP.
HNW menjelaskan dengan mempertimbangkan kondisi sosial politik dan penolakan masyarakat, saat Baleg merevisi naskah akademik tersebut maka pengusul dari Baleg juga dapat mempertimbangkan ulang apakah RUU HIP memang perlu dipaksakan untuk dilanjutkan dibahas dan disahkan, atau malah dihentikan saja.
Baca juga: Banyak Dikritik, Akhirnya PDIP Setuju Hapus Pasal 7 RUU HIP
HNW menjelaskan dengan mempertimbangkan kondisi sosial politik dan penolakan masyarakat, saat Baleg merevisi naskah akademik tersebut maka pengusul dari Baleg juga dapat mempertimbangkan ulang apakah RUU HIP memang perlu dipaksakan untuk dilanjutkan dibahas dan disahkan, atau malah dihentikan saja.
Ia melanjutkan, apabila mau dibuat penjabaran lagi maka seharusnya dilakukan di Batang Tubuh UUD 1945 melalui amandemen lagi terhadap UUD, bukan diatur dalam UU apalagi yang kontroversial seperti RUU HIP yang malah menambah kegaduhan publik. (Ay/Antara/Detik)