Jakarta, LiputanIslam.com— Ombudsman Republik Indonesia mengatakan selama tiga tahun ini pihaknya menerima 1.936 laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan polisi.
Berdasarkan waktu, terdapat 882 pengaduan pada 2019, 713 pengaduan pada 2020, dan 341 pengaduan selama Januari-Juli 2021. Dari sisi bentuk pengaduan, pelanggaran oleh pihak kepolisian terdiri dari penembakan, pemukulan saat penyidikan, salah tangkap, kekerasan penanganan demonstrasi, penetapan tersangka hingga penanganan perkara yang lama.
Baca: Ombudsman: Ada Maladiministrasi dalam Proses TWK KPK
“Kepolisian sebagai terlapor di Ombudsman masih menduduki tiga besar setelah isu agrarian dan kepegawaian,” ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Johanes Widijantoro, Kamis (29/7).
Berdasarkan presentase, terdapat 56,5 persen pengaduan terkait penundaan berlarut, 1,13 persen terkait diskriminasi, 0,56 persen terkait keberpihakan, 169 persen penyalahgunaan wewenang, dan 15,25 persen penyimpangan prosedur..
Selain itu, 2,26 persen terkait permintaan imbalan uang, barang dan jasa, 2,26 persen tidak kompeten, 18,08 tidak memberikan pelayanan, dan 2,26 persen tidak patut. Masyarakat juga sering mengadukan pilisi terkait dugaan pelanggaran etik, tapi penyelesaiannya tidak dilakukan secara transparan.
“Tidak sederhana mendorong proses penanganan perkaran pelanggaran etik dilakukan secara transparan. Ombudsman selalu berusaha dengan berbagai cara dan strategi agar semua pelanggaran etik diproses secara huku dan sesuai ketentuan yang berlaku di kepolisian,” ujarnya.
Sementara itu, Amnesty Internasional Indonesia (AII) menyebutkan sepanjang 2021 kepolisian merupakan lembaga yang paling banyak melakukan dugaan pelanggaran HAM.
Menurut catatan Amnesy, dari Januari hingga Juni 2021, anggota polisi diduga melakukan aksi kekerasan dan intimidasi terhadap pembelah HAM dengan 7 kasus dan mengakibatkan 8 korban. Sedangkan pada Juni 2021, terdapat 17 kasus penyiksaan dengan 30 korban. (sh/tirto/suara)