Jakarta, LiputanIslam.com– Proses tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK ternyata mengandung maladministrasi. Ombudsman RI menemukan kejanggalan ini dalam pemeriksaan mereka.
Menurut Ketua Ombudsman Mokh Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021), terdapat tiga isu yang menjadi fokus utama dalam hasil pemeriksaan proses TWK.
Pertama berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK.
“Tiga hal inilah yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita, memang kita temukan,” kata Najih.
Ombudsman akan memberikan hasil asesmen ini ke Ketua KPK Firli Bahuri atau pimpinan KPK lainnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Presiden Jokowi agar temuan maladministrasi tersebut bisa ditindaklanjuti.
Pemeriksaan Ombudsman dilakukan setelah adanya laporan dari perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK terhadap seluruh pimpinan KPK. Langkah ini diambil menyusul dugaan Novel dkk tentang proses TWK yang dipenuhi keganjilan. (ra/detik)