Panduan Manasik Haji Masa Pandemi Akan Segara Diterbitkan Kemenag

0
263

Sumber: Liputan6.com

Jakarta, Liputanislam.com- Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) terus melakukan berbagai persiapan dalam upaya menyambut pelaksanaan ibadah haji 1442/2021 M. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PHU, Khoirizi mengatakan bahwa salah satu persiapan tersebut ialah penyusunan dan penerbitan panduan manasik haji di masa pandemi.

“Panduan ini telah disusun dan dibahas bersama para pakar Fikih dari MUI dan berbagai ormas Islam. Kami juga telah menggelar Bahtsul Masail Perhajian Indonesia Tahun 2021 pada akhir April 2021 untuk membahas manasik haji di masa pandemi,” ucapnya di Jakarta, seperti dilansir kemenag.go.id pada Selasa (25/052021).

Khoirizi mengaku bahwa panduan manasik haji itu telah melalui pembahasan yang mendalam dan intensif yang juga melibatkan banyak pihak. “Pembahasannya juga komprehansif, dengan merujuk kepada dalil Naqli serta pendapat para fuqaha dari madzhab-madzhab yang ada,” ujarnya.

“Dari hasil diskusi, dipahami bahwa pandemi Covid-19 adalah kondisi khusus yang perlu dicarikan solusi hukum yang representatif bagi jemaah dalam beribadah haji, tanpa  mengabaikan substansinya,” tambahnya.

Baca: Khaled Mashal: Resistensi Menyatukan Palestina, Negosiasi dengan Israel Mengacaukannya

Sementara Kasubdit Bimbingan Ibadah Kemenag, Arsyad Hidayat mengatakan bahwa proses finalisasi panduan manasik haji dilakukan oleh sejumlah ahli Fikih perhajian, praktisi haji, dan juga akademisi. Diantara lain: Dr. KH Ulin Nuha, Lc, MA, Dr KH Moqsith Ghazali, Dr KH Sarbini (Dekan Dakwah UIN Bandung), Prof Dr Dindin Solehudin, Dr Ahmad Baidlawi, KH Imam Khoiri (Kanwil Kemenag DIY), dan Drs KH Ahmad Kartono (mantan Direktur Bina Haji, Kemenag).

“Pembahasan terkait penerapan protokol kesehatan dalam beribadah haji, hukum jemaah berihram di Makkah selesai menjalani karantina, Niat Istirath (niat yang disertai sarat jika ada kondisi yang mengharuskan dirinya tidak bisa melanjutkan umrah/hajinya, maka tidak dikenai dam),” terangnya. (AR/Kemenag/Times Indonesia).

DISKUSI: